Kemenkes Bayar Klaim Penanganan COVID-19 Rp7,1 Triliun

Dokumen - Pemeriksaan delapan ASN dari sekretariat dan satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok itu, semuanya diperiksa dengan Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) dan tes cepat molekuler (TCM)/Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta –  Dari klaim tagihan sebesar Rp.12 triliun, Kementerian Kesehatan telah membayarkan kepada rumah sakit yang menangani COVID-19 sebesar Rp7,1 triliun.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk inin sebanyak Rp21 triliun.

Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat, menerangkan, klaim yang sudah disalurkan tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,2 triliun dan dari Dana Siap Pakai (DP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp950 miliar.

Kadir menjelaskan, tagihan klaim yang sudah diajukan oleh sekitar 1.900 rumah sakit per tanggal 15 Oktober 2020 totalnya mencapai Rp12 triliun.

“Berarti masih ada Rp4 triliun lagi yang masih dalam proses verifikasi, dan ini tentu butuh waktu kita untuk memproses verifikasi,” katanya.

Kadir mengakui pada tahap awal pembayaran klaim memang persyaratan untuk dibayarkan lebih ketat dengan ada 10 klaster dispute.

Namun, kata dia, kini Menteri Kesehatan telah merivisi Permenkes terkait dengan menyederhanakan hanya menjadi empat klaster dispute.

Kendala lainnya, Kadir menyebutkan dari seluruh rumah sakit yang mengajukan klaim tidak seluruhnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak terbiasa dengan proses pengajuan klaim elektronik dalam sistem Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan dan panduan bagi rumah sakit yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan agar tetap mengajukan kelengkapan dokumen untuk proses klaim pembayaran pelayanan kesehatan penanganan COVID-19.(Gita/Antara)

Comments

comments