Terjadi Polemik, Legislator PAN Usul Vaksin Mandiri Jadi Alternatif

Sumatera Utara Mulai Vaksinasi COVID-19 Pada 14 Januari 2021
Vaksin COVID-19 buatan Sinovac, China, yang dikirim oleh PT Biofarma dari Jawa Barat tiba di Bandara Intenasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selasa pagi (5/1/2021).Foto:Antara/Nur Aprilliana Br Sitorus.

Acuantoday.com, Jakarta―Vaksin mandiri bisa menjadi alternatif bagi pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat menyusul polemik yang terjadi di masyarakat, baik dari harga vaksin, jenis vaksin hingga ketidakpercayaan terhadap jenis vaksin itu sendiri.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Sabtu (16/1).

Meski begitu, Saleh Daulay mengakui hal tersebut tidak mudah bila dilihat dari jumlah masyarakat yang akan divaksin.

“Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja tapi itu butuh waktu yang tidak singkat,” kata Saleh Daulay.

Selain itu, wilayah Indonesia menjadi kendala tersendiri untuk kembali mendistribusikan vaksin mandiri ke daerah-daerah. 

“Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan untuk distribusi vaksinnya butuh waktu lama,” ujarnya. 

Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Presiden sendiri sudah mendesak agar vaksinasi segera dituntaskan dalam 12 bulan dari 15 bulan yang direncanakan. 

Pemerintah saat ini sedang memburu waktu terutama dengan fenomena semakin naiknya orang yang terpapar Covid-19. 

Begitu juga dengan merebaknya varian baru virus Covid-19 di berbagai negara. 

Tidak hanya itu, vaksinasi mandiri bisa dilakukan dengan berbagai catatan, yakni yang pertama harus dipastikan keamanan dan mutu vaksinnya. Produsen vaksin juga harus jelas. 

Karena itu, vaksin tersebut harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM RI. 

Kedua, pelaksanaannya harus melalui pendekatan kemanusiaan. Sedapat mungkin, harus dihindari muatan bisnis dan profit. Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat.

 Ketiga, vaksinasi mandiri dilakukan atas pengawasan Kemenkes dan dinkes-dinkes yang ada. Ini dimaksudkan agar mereka yang divaksin dapat termonitor dengan baik. Termasuk pengawasan pasca imunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada) dapat diantisipasi sejak awal.

“Kita berharap, vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan begitu, kita dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi kita yang sedang kesulitan seperti saat ini,” tutupnya. (rht)

Comments

comments