Dihujani Protes Pemotongan Insentif Nakes, Kemenkeu Buka Suara

Petugas medis mendorong tempat tidur roda pasien COVID-19 menuju ruang perawatan. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta―Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kebijakan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) tahun 2021 saat ini masih dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

“Kementerian Keuangan bersama Kemenkes masih terus melakukan penghitungan detail rencana belanja detail dengan perkembangan dinamis ini sehingga dukungan untuk penanganan Covid-19 dapat terpenuhi di tahun 2021,” katanya di Jakarta, Kamis (4/1), seperti dikutip dari Antara.

Hal senada sebelumnya juga dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya, wacana pemotongan anggaran untuk insentif Nakes masih dalam tahap diskusi.

“Saya sudah bicara dengan beliau (Menkeu,red). Kesimpulan begini, akan ada diskusi lagi. Aspirasi ditangkap oleh Kementerian Keuangan nanti kita diskusikan lagi. Anggaran di Kementerian Keuangan sudah kena dibatas yang diberikan izin oleh DPR Komisi Anggaran,” ucap Menkes.

Namun, menurut mantan Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, Andi, alasan itu terasa aneh. Sebab, jika masih dalam tahan diskusi, mengapa Kemenkeu sudah mengeluarkan SK Menteri Keuangan No: S-65/MK.02/2021.

“Di situ ada angka-angkanya yang berbeda dari insentif sebelumnya. Itu bagaimana?” tegas Andi seraya meminta agar Menkeu menarik kembali SK pemotongan nakes tersebut.

Seperti diberitakan, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tanggal 1 Februari 2021, diputuskan besaran baru untuk insentif nakes.

  • Dokter spesialis sebesar Rp7.500.000 per orang per bulan
  • Dokter umum dan gigi Rp5.000.000 per orang per bulan
  • Bidan dan perawat Rp3.750.000 per orang per bulan
  • Tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000 per orang per bulan
  • Peserta PPDS sebesar Rp6.250.000 per orang per bulan
  • Santunan kematian per orang sebesar Rp300.000.000

Besaran ini mengalami penurunan 50 persen bila dibandingkan dengan insentif yang diberikan pada tahun 2020.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tanggal 27 April 2020 menegapkan insentif nakes sebagai berikut:

  • Dokter spesialis sebesar Rp15.500.000 per orang per bulan
  • Dokter umum dan gigi Rp10.000.000 per orang per bulan
  • Bidan dan perawat Rp7.500.000 per orang per bulan
  • Tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp5.000.000 per orang per bulan
  • Santunan kematian per orang sebesar Rp300.000.000

Di sisi lain, pemotongan tersebut berbeda dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang justru naik hingga Rp619 triliun dari sebelumnya Rp533,1 triliun.

Adapun alokasi untuk anggaran kesehatan dalam PEN 2021 rencananya mencapai Rp104,7 triliun. (mad)

Comments

comments