Ganjar Lebih Pilih Edukasi daripada Sanksi untuk Penolak Vaksin

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didampingi Plh Sekda Prasetyo Aribowo saat rapat mingguan penanganan COVID-19 dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin./Foto: Acuantoday,com (Humas Jatengprov)

Acuantoday.com, Semarang―Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih setuju dengan langkah persuasif seperti edukasi bagi masyarakat yang tidak diperkenan untuk divaksin. 

Hal ini menyusul adanya aturan tentang sanksi jika ada yang enggan di vaksinasi.

Sebagaimana diketahui bersama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dalam Perpres ini disebutkan juga sanksi jika ada warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Perpres Jokowi ini ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.

Ganjar mengatakan jika ada warga Jawa Tengah yang enggan divaksin maka pilihannya adalah ditunda dalam beberapa waktu. 

“Ya karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini, jadi yang belum setuju bisa kita arahkan kita tarik ke belakang saja (ditunda),” ujar Ganjar  usai rapat mingguan penanganan Covid-19 sekaligus rapat mingguan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara virtual di kantor Pemprov Jateng, Senin (15/2).

Menurut Ganjar, masyarakat yang enggan divaksin perlu diyakinkan dan butuh diberi data supaya berkenan sehingga penundaan pemberian vaksin juga dibarengi dengan sosialisasi. 

“Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tau, butuh dikasih data, butuh yakin,” tandasnya. 

Ganjar berharap seluruh masyarakat sudah mendapatkan vaksin di akhir tahun 2021 atau sesuai target Presiden Jokowi. 

“Anggap aja ini diedukasi dulu beberapa bulan dan nanti diujung akhir tahun yang pak Presiden menargetkan musti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah mereka-mereka bisa di sana, tapi kita ingatkan dan kita edukasi,” beber Ganjar. 

Politikus PDI Perjuangan ini mempertimbangkan tak memberi sanksi bagi penolak vaksin karena menyesuaikan berbagai aspek dan kondisi di daerah. 

Ganjar ingin pihaknya fokus mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat umum daripada harus memikirkan sanksi. 

“Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting,” tegas Ganjar. (alvin)

Comments

comments