Pakar Hukum Pidana Trisakti Usul 2 Pasal di UU ITE Dicabut

Ilustrasi-poster ujaran kebencian. /Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Di tengah ramainya debat soal revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebut 2 pasal karet harus dicabut dari undang-undang yang kontroversial ini, yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 3 di UU ITE. 

“Pasal-pasal itu mengaburkan substansi UU ITE jadi sudah semestinya dihilangkan. Ini sudah sejak lama disuarakan,” kata Fickar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/2).

Menurut Fickar, UU ITE sebenarnya lebih fokus menangani penipuan dan kejahatan bisnis berbasis dunia maya, sehingga aspek komersial yang menjadi basis kasusnya.

“UU ITE merupakan UU yang bersifat administratif, di mana pengaturannya lebih mengenai transaksi yang bersifat dan beraspek komersial,” ujarnya.

Namun dalam perjalanannya, ucap Fickar, UU ITE jadi senjata ampuh untuk melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik. Juga, sejak ada UU ITE, tangkapan layar di internet menjadi sah sebagai alat bukti di pengadilan.

Berikut isi kedua pasal yang sebaiknya dicabut karena rentan multitafsir:

Pasal 27 ayat 3

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat 2

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).(mmu)

Comments

comments