UU ITE Perlu Libatkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan

Ilustrasi - Informasi dan komunikasi dengan mudah diakses melalui media sosial (medsos) melalui perangkat telepon seleluar. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta―Di tengah ramainya desakan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu meminta pelibatan Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Tujuannya supaya bunyi undang-undang lebih berpihak pada nilai-nilai HAM universal.

”Faktanya UU ITE lebih banyak digunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan yaitu penguasa, pengusaha atau aparat penegak hukum, maka hampir dapat dipastikan pemilihan TIM Kajian UU ITE tanpa melibatkan unsur-unsur independen dikhawatirkan justru melanggengkan adanya pasal-pasal karet,” kata Erasmus di Jakarta, Rabu (24/2).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu menjelaskan, pelibatan Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi penting untuk mengakomodir kepentingan penegakkan hak asasi manusia serta menghindari terlalu berat di sisi legalitas hukum.

”Dengan begitu Tim Kajian UU ITE akan berat sebelah dalam melakukan kajian, terutama menitikberatkan pada aspek legalistic formal dan mengabaikan adanya situasi ketidakadilan yang selama ini timbul akibat diberlakukannya pasal-pasal karet di dalam UU ITE,” ucapnya.

Adanya pedoman interpretasi Polri yang diminta presiden, papar Erasmus, tidak bakal menyelesaikan persoalan kriminalisasi UU ITE. Sebab dari sisi objektif pasal-pasalnya, terdapat celah timbulnya multitafsir.

”Pedoman interpretasi tidak akan menjawab akar persoalan dari permasalahan yang dihadapi bangsa ini akibat pasal-pasal karet UU ITE,” pungkasnya. (mmu)

Comments

comments