Senator Filep: Miras Sumbang Angka Kematian di Papua

ilutrasi-Minuman keras beralkohol./Foto: freepik

Acuantoday.com, Jakarta―Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terus menuai polemik. Tak sedikit yang menolak Perpres tersebut, termasuk Anggota DPD RI Filep Wamafma.

Menurut Filep, Perpres tentang investasi Minuman Keras (Miras) yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, tidak sedikit pun memperhitungkan keberadaan UU Otonomi Khusu (Otsus) yang ada di beberapa daerah, terkhusus Papua dan Papua Barat.

“Jika kita kaitkan dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) secara hukum, UU Cipta Kerja sama sekali tidak memperhitungkan keberadaan UU Otsus, terutama daerah Papua/Papua Barat sebagai wilayah khusus. Jangankan UU Otsus, UU Pemerintahan Daerah pun menjadi tidak berkutik di hadapan UU Cipta Kerja,” kata Filep lewat keterangan tertulisnya, Selasa (2/3).

Dijelaskan Senator asal Papua Barat ini, salah satu contoh hilangnya kuasa UU Otsus adalah munculnya UU Cipta Kerja yang memangkas sifat desentralisasi otonomi daerah.

“Sekarang Perpres legalisasi Miras turunan Cipta Kerja salah satu contohnya. UU Cipta Kerja menciptakan peluang yang sangat luas bagi masuknya investasi, namun memangkas sifat desentralisasi otonomi daerah, dan tidak memperhitungkan wilayah dengan Otonomi Khusus seperti Papua/Papua Barat,” jelasnya.

Menurutnya, data menunjukkan bahwa Miras menyumbang kematian di Papua. Tak hanya di Papua, 75 persen angka kriminalitas di Merauke disebabkan miras, 75 persen juga menyebabkan lakalantas.

Pada Juni 2019, Wakapolda Papua menyatakan bahwa miras adalah penyebab kriminalitas di Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan bahwa setiap tahun ada kurang lebih 22 persen Orang Papua meninggal karena miras.

“Data-data tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa betapa banyak keburukan yang terjadi akibat minuman beralkohol” paparnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2018, disebutkan, tingkat kriminalitas tinggi terutama disebabkan oleh konsumsi miras.

Itu sebabnya mengapa Gubernur Papua mengeluarkan Perda Miras Nomor 15 Tahun 2013 serta Instruksi Gubernur Papua No. 3/Instr-Gub/2016, yang mengatur mengenai pelarangan produksi, pengedaran serta penjualan minuman beralkohol. Sayangnya, PTUN menggugurkannya pada tahun 2017.

Dalam struktur hukum, ada beberapa pasal terkait miras yang terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 300 ayat (1), Pasal 537 dan 538 KUHP

Masih berkaitan dengan KUHP, larangan akan kegiatan penjualan minuman keras oplosan telah diatur dalam Pasal 204: (1) barang siapa yang menjual, menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan ayat.

Kemudian, (2) bila perbuatannya tersebut menyebabkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun lamanya. Pasal tersebut berkaitan dengan miras oplosan.

Tak hanya itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, juga memberikan batasan yang sangat ketat terhadap perdagangan dan peredaran minuman beralkohol.

“apakah Pemerintah dapat memberikan jaminan mengenai takaran alkohol dalam minuman yang diklaim sebagai budaya dan kearifan ini?” pungkasnya. (rht)

Comments

comments