Dewas KPK “Melempem”, DPR Buka Peluang Revisi RUU KPK

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). /Foto: Tangkapan Layar Twitter

Acuantoday.com, Jakarta—Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Panggabean, mengaku, fungsi Dewan sangat lemah, karena dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK hanya menetapkan tugas dari Dewas, tanpa menetapkan kewenangan Dewas KPK dalam menjalankan fungsinya.

Hal ini, kata Tumpak Panggabean sangat berbeda jauh dengan Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewenangan, baik itu mencopot atau memberhentikan pejabat di bawahnya.

“Di dalam undang-undang KPK Nomor 19 tahun 2019, disebutkan, hanya ada tugas dari Dewas KPK, sementara kewenangan dari Dewas KPK tidak ada. Lazimnya, kata dia, harus ada tugas dan kewenangan,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (10/3).

Kondisi ini, katanya, berbeda dengan BUMN Dewan komisaris yang bisa mencopot direksi.

Dikatakan Tumpak, tidak adanya ketetapan terkait kewenangan dari Dewas KPK diyakini akan menjadi masalah baru yang menghambat fungsi dari Dewas KPK.

“Bisa saja ini menjadi hambatan karena kurangnya aturan, bukan untuk meminta kewenangan dewas KPK tapi ini perlu kedepannya,” ucapnya.

Menurut Tumpak, sejauh ini Dewas KPK telah menjalankan tugasnya, yakni memproses sebanyak 15 pelanggaran kode etik oleh komisioner KPK dan menindaklanjuti empat laporan di antaranya ke pengadilan untuk diadili secara hukum.

Ditambah lagi, katanya, dengan penyusunan kode etik bagi pegawai KPK yang sebentar lagi statusnya diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Wakil ketua Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan membuka peluang untuk dilakukannya Revisi Undang-Undang (RUU) KPK dalam rangka penyempurnaan dari UU Nomoro 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Bagaimana jika undang-undang KPK direvisi lagi?, salah satunya adalah terkait kewenangan Dewas KPK ini, saya orang yang bersedia jika KPK menginginkan revisi UU KPK kembali kita lakukan,” kata Arsul saat merespon Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, revisi yang dimaksud adalah upaya untuk menyempurnakan dari UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Menurutnya jika permintaan revisi itu diinisiasi oleh KPK sendiri, publik akan mendukung.

“Saya menunggu draft dan naskah akademik RUU Perubahan ke dua Undang-undang KPK yang baru ini, karena jika KPK sendiri yang menginisiasi revisi bukan hanya DPR publik juga pasti mendukung,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments