Gugatan Kubu Moeldoko Dianggap “Pengakuan” Tak Langsung kepada Kepemimpinan AHY

Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kuasa hukum Mehbob./Foto: Acuantoday.com (Ali)

Acuantoday.com, Jakarta—Kuasa hukum Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mehbob menyebut, gugatan yang dilakukan penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang justru seakan menunjukkan pengingkaran terhadap keberadaan mereka sendiri.

Gugatan yang dilakukan 7 mantan kader terhadap pimpinan AHY, jelas Mehbob, malah kontradiktif dan cenderung membingungkan.

“Dalam KLB ilegal, Jhoni Allen, Darmizal, Marzuki Alie, dan lain-lain menyatakan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V/2020 yang sudah disahkan pemerintah sebagai demisioner. Namun, sekarang kepengurusan yang mereka nyatakan demisioner, mereka gugat,” kata Mehbob dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/3).

Selain itu, kata Mehbob, dalam KLB yang disebutnya ilegal, Jhoni Allen dan kawan-kawan sudah menyatakan pemecatan mereka tidak berlaku.

“Lalu, apa dasarnya menggugat pemecatan mereka oleh Partai Demokrat?” ucapnya.

Dari sudut pandang logika hukum, beber Mehbob, gugatan Jhoni Allen dan kawan-kawannya menegaskan pengakuan mereka bahwa hanya ada satu entitas organisasi yang sah secara hukum, yaitu kubu AHY.

“Yaitu Partai Demokrat hasil Kongres V 2020, yang kepengurusan dan AD/ART-nya sudah disahkan pemerintah atas nama AHY,” bebernya.

Sedangkan, saksi mata KLB Deli Serdang, Sumatra Utara, Gerard Piter Runtuthomas menjelaskan, pihaknya merasa ada keanehan prosedur hukum dari kelompok Moeldoko dan kubunya.

Gerard Piter Runtuthomas mengaku dibujuk untuk datang ke Sumatera Utara dengan iming-iming uang meski dalam posisinya sebagai Wakil Ketua DPC Kotamobagu, Sulawesi Utara, tidak punya hak suara dalam Kongres.

“Saya melihat banyak orang yang tidak saya kenal dalam pelaksanaan KLB ilegal, padahal banyak ketua DPC Partai Demokrat daerah-daerah lain yang saya kenal,” akunya.

Selain itu, papar Gerard, dia mengaku heran dengan penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat yang dinilainya tergesa-gesa, tidak sesuai tata cara pemilihan yang lazim terjadi dalam kongres.

“Masa memilih seseorang yang bukan kader partai sebagai ketua umum? Kata Jhoni Allen, KTA Pak Moeldoko khusus. Akan tetapi, pertanyaan saya siapa yang tanda tangan KTA tersebut? KTA kan harusnya ditandatangani ketua umum, AHY,” tukasnya. (mmu)

Comments

comments