MAKI Ancam Gugat KPK yang Lambat Tangani Kasus DP Rp0

Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta—Koordinator Masyarakat Anti Korupsi ( MAKI) Boyamin Saiman mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang belum juga menetapkan tersangka lain dalam kasus pengadaan tanah untuk program Rumah DP Rp0.

Boyamin menjelaskan, kasus yang sedang ditangani KPK itu merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika tersangka lain tak segera diumumkan, MAKI mengancam akan menggugatnya ke pengadilan.

“Saya selalu melakukan gugatan praperadilan terhadap perkara yang diduga mangkrak atau tak transparan, termasuk juga lambannya penetapan tersangka dalam kasus suap pengadaan lahan oleh BUMD DKI,” kata Boyamin di Jakarta, Jumat (12/3).

Boyamin menjelaskan, MAKI memberi waktu KPK 30 hari untuk mengumumkan siapa saja yang terlibat dalam pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur itu, setelah sebelumnya Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, Yoory C. Pinontoan jadi tersangka.

“Saya beri batas waktu satu bulan atau 30 hari untuk KPK mengumumkan tersangka dan sekaligus menahan tersangkanya,” ujar Mantan Advokat LBH Semarang ini.

Menurut Boyamin, jika KPK dirasa memang mengendapkan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan, maka satu-satunya cara membuat KPK jalan kembali adalah dengan menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“KPK mau tidak mau harus membuktikan kasusnya tidak dihentikan, dan apa buktinya tidak dihentikan? ya menetapkan tersangka dan menahan,” pungkasnya. (mmu)

Comments

comments