Bantu Masyarakat Miskin di Bidang Hukum, Pemkab dan Legislator Aceh Selatan Diminta Terbitkan Qanun

Ketua Paguyuban Pemuda Mahasiswa Sawang ( PMS) Banda Aceh Rizal./Foto: Acuantoday.com (istimewa)

Acuantoday.com, Aceh Selatan—Eksekutif dan legislatif Kabupaten Aceh Selatan diminta untuk melahirkan produk qanun tentang bantuan hukum.

Langkah ini perlu dilakukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu,

“Supaya sejalur dengan Pemerintah Provinsi Aceh, terkait regulasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau fakir miskin di daerah Aceh Selatan,” kata Ketua Paguyuban Pemuda Mahasiswa Sawang ( PMS) Banda Aceh Rizal kepada wartawan, Selasa (16/3).

Rizal menjelaskan, bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Sementara, Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2019, merupakan regulasi lokal yang diterbitkan untuk memperkuat bantuan hukum bagi masyarakat.

Mestinya, kata Rizal, pemkab dan legislatif DPRK Aceh Selatan, dapat membahas dengan meluncurkan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, karena merupakan langkah yang sangat diperlukan.

Alumni Pasca Sarjana Fakultas Hukum dan Syariah UIN Arraniry Banda Aceh menyebut, program itu merupakan bentuk dari kehadiran Pemerintah Aceh Selatan dalam upaya melindungi dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Untuk itu, dalam memberikan perlindungan hukum, kata dia, pemerintah daerah selaku pemegang kedaulatan bisa segera memasukkan dalam program legislasi (prolega) tentang bantuan hukum, agar tercipta dorongan program Aceh Selatan Hebat di bidang pelayanan hukum.

Lebih lanjut, sebut Riza, selama hampir dua tahun anggota DPRK terkesan santai. Padahal, aturan teknis bantuan hukum ini sudah dijabarkan dalam Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

Ia berharap bisa terwujud, sebagai bentuk kepedulian eksekutif dan legislatif di Aceh Selatan terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan hukum bagi warga, khususnya masyarakat miskin.
“Spirit equlity before the law atau keadilan dalam hukum berdiri tegak, sehingga istilah ‘hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas’ tidak ada lagi di daerah julukan bumi Teuku Cut Ali tersebut,” pungkasnya. (naidy)

Comments

comments