Mahfud: Kekisruhan Partai Demokrat Dianggap Selesai

-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD/Foto:Antara

Acuantoday.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, kekisruhan di Partai Demokrat dianggap selesai dari sisi hukum administrasi, setelah keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko versi KLB.

“Dari hukum administrasi negara sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Mahfud juga menegaskan, penyelesaian di tubuh Partai Demokrat sudah berjalan cepat. Ia membantah tudingan beberapa pihak yang menyebut pemerintah lambat dan mengulur-ulur waktu.

“Hukumnya memang begitu, ketika ada gerakan KLB itukan belum ada laporannya ke Kumham, pemerintah diminta melarang, kan gak boleh,” tegasnya.

Sebaliknya, jika pemerintah melarang, justru dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pemerintah, lanjut dia, mulai memprosesnya ketika ada laporan masuk dari versi KLB.

Ketika laporan masuk, lanjut dia, Kemhumham mempelajari seminggu. Selanjutnya, sesuai ketentuan dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi.

“Persis sesudah seminggu, kita umumkan hari ini, sama sekali tidak terlambat,” tegas Mahfud.

Menurutnya, jika pun ada keributan soal Partai Demokrat ini, berada di luar bagian proses pengerjaan di hukum administrasi.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menolak permohonan KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Alasannya, kubu Moeldoko gagal melengkapi sejumlah dokumen yang diminta.

Dokumen yang diminta antara lain soal DPC dan DPD, hingga surat Mandat.

“”Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (adi)

Comments

comments