E-TLE Pengganti Polisi Jalan Raya, Hati-Hati Jauh Lebih Teliti

Video perekam ETLE./Foto: Antara

November 2018. Direktorat Lalu Lintas dan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya memasang dua kamera Electronic Law Enforcement (ETLE) di sekitar Patung Kuda dan perempatan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Kamera tersebut dilengkapi dengan teknologi canggih yang bisa memantau pelanggaran lalu lintas sekaligus mengenali pengendara.

Pada 2019, Polda Metro Jaya menambah kamera sebanyak 12 unit di sepanjang Jalan Bundaran Senayan-Jalan MH Thamrin. Di tahun 2020, sebanyak 45 kamera baru dipasang guna mendeteksi pengendara yang melanggar penggunaan sabuk pengaman, penggunaan telepon seluler, batas kecepatan dan mengawasi kebijakan baru, yaitu penerapan plat nomor ganjil-genap.

Kamera ETLE ini menggunakan kamera berbasis Closed Circuit Television (CCTV) yang beroperasi selama 24 jam. Tidak mati saat hujan, asal listrik terus menyala.

Kini, pemasangan kamera berkemampuan tinggi dalam mengenali identitas itu tak hanya diberlakukan di Jakarta. Pada 23 Maret 2021, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono, meluncurkan ETLE secara nasional yang mencakup 12 wilayah di bawah kuasa Polda masing-masing.

Kedua belas wilayah tersebut yakni, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatra Barat, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten dan Polda Sulawesi Utara.

Per 23 Maret 2021, sistem ETLE atau tilang elektronik mulai berlaku di 12 provinsi. Namun untuk sementara, kamera hanya di tempatkan di Ibukota Provinsi atau pusat keramaian di 12 Polda tersebut.

Soal anggaran pengadaan, sumbernya bukan dari Kepolisian, tapi dari pemerintah daerah. Misalnya pada 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucurkan dana hibah sebesar Rp38,5 miliar untuk pengadaan kamera sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dioperasikan Polda Metro Jaya.

Tak hanya Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bekasi pun pada tahun ini siap mendukung sistem ETLE dengan ikut menyiapkan anggaran Rp5 miliar. Uang sebesar itu untuk pengadaan kamera yang dikendalikan kecerdasan buatan terpusat, plus fasilitas pendukung ETLE seperti server dan sistem jaringan, komputer dan printer.

Pada tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran tersendiri di APBD untuk pembelian 60 kamera baru untuk ditempatkan di sejumlah titik di Ibukota.

Sistem tilang berbasis kamera ETLE ini relevan dengan gagasan Listyo Sigit saat menjalani fit and proper di Komisi III DPR RI pada Rabu, 20 Januari 2021.

“Khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau disebut dengan ETLE. Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas,’’ kata Listyo kepada DPR RI.

Ide mengurangi jumlah petugas pengatur lalu lintas tidak hanya berakhir dengan memasang kamera di pohon atau tiang, tapi juga makin canggih dengan menerbangkan drone yang dapat bergerak kemanapun sesuai dengan kemauan pengendali di pusat pemantauan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, ada tiga jenis kamera yang dipasang. Pertama, CCTV pengawas. Kedua, Kamera ETLE mobile. Ketiga, Drone atau pesawat mini tanpa awak.

Perbedaan ketiga terletak pada sifat dan kemampuan. Jika CCTV pengawas, ia hanya memantau satu titik saja di lokasi yang dibidik lensa kamera. Sedangkan ETLE mobile, kamera yang dipasang memiliki kemampuan berputar atau bergerak tergantung remote kendali mengarahkan ke objek mana. Sedangkan drone mobil atau terbang, digunakan sewaktu-waktu saat situasi genting atau serius.

Kombes Polisi Sambodo menerangkan, situasi genting atau serius itu juga termasuk saat ada kecelakaan hebat yang membikin macet, atau juga saat terjadi unjuk rasa yang ricuh. Kehadiran kamera drone digunakan untuk memantau secara mobile orang-orang yang melakukan kekerasan sehingga kamera dapat menangkap gambar pelaku untuk selanjutnya diteruskan ke bagian Reserse kriminal.

Drone atau pesawat mini tanpa awak juga bisa digerakkan dalam operasi pengejaran. Misalnya membantu petugas di lapangan yang memburu atau mengejar pelaku kejahatan yang lari dan menggunakan kendaraan. Sifatnya yang mobile, membuat drone bisa bergerak bebas di udara. Drone sangat berguna untuk memantau dan memotret penjahat untuk mengumpulkan data serta memberikan keterangan terbaru pada bagian Reserse.

“Drone itu kita bisa mengamati situasi lalu lintas bila terjadi kemacetan yang cukup panjang misalnya ada unjuk rasa atau kecelakaan. Termasuk kalau terjadi tindakan anarkis, drone itu bisa men-capture sehingga nanti dari situ kita bisa ketahui identitasnya,” jelas Sambodo saat dikonfirmasi, Kamis (25/3).

Drone canggih ini untuk sementara hanya tersedia 2 unit dan penggunaannya masih di wilayah Jakarta.

Secara umum, kamera-kamera tersebut memiliki misi mengawasi tindakan seperti, pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi.

Kemudian, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Soal pelanggaran UU Lalu Lintas, ada perbedaan antara tilang manual dan sistem ETLE. Jika tilang manual, harus ada petugas polisi yang berjaga di pinggir jalan, lalu menindak pelanggar untuk selanjutnya dicatat dalam kertas tilang menggunakan pulpen. Salinan catatan kertas yang diberikan petugas itu harus dipegang pengendara yang ditilang untuk jadi bukti persidangan di pengadilan.

Sedangkan dalam sistem ETLE, sudah tidak ada lagi petugas di jalan, pulpen atau kertas catatan. Setiap bentuk pelanggaran direkam dalam bentuk gambar dan video yang dijalankan kamera berkinerja tinggi. Dengan menangkap wajah pengendara atau plat nomor kendaraan, sistem elektronik yang dijalankan dengan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan identifikasi secara cepat. Dan lebih akurat.

Jika analisa elektronik sudah memberikan keterangan siapa pelanggar, tinggal dimana atau tahun berapa memiliki kendaraan tersebut, semua data tentang pelanggar dengan mudah dimiliki petugas yang berjaga di pusat analisis data yang ada di Direktorat Lalu Lintas.

NEXT PAGE

Comments

comments