JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai mencuat di berbagai daerah. Penyebab utamanya adalah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang akan diterapkan penuh paling lambat pada 2027.
Batas 30 Persen APBD Jadi Tekanan Baru Daerah
Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan struktur anggaran agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD. Namun, kenyataannya banyak daerah masih berada di atas batas tersebut.
Bahkan, sejumlah daerah mengalokasikan lebih dari 40 persen anggarannya untuk gaji aparatur. Kondisi ini umumnya terjadi di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah dan jumlah tenaga honorer yang tinggi.
Situasi tersebut membuat pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi harus mematuhi regulasi, di sisi lain tetap dituntut menjaga pelayanan publik.
PPPK Paruh Waktu Paling Rentan Terdampak
Kelompok yang paling berisiko terdampak adalah PPPK paruh waktu. Hal ini karena status mereka dinilai lebih fleksibel untuk dikurangi saat terjadi tekanan anggaran.
Di beberapa daerah, ancaman ini bahkan sudah mulai terasa. Ribuan PPPK menghadapi ketidakpastian akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membayar gaji pegawai.
Jika kebijakan diterapkan tanpa penyesuaian, pemerintah daerah diprediksi akan mengambil langkah ekstrem, termasuk tidak memperpanjang kontrak PPPK.
Dampak Luas ke Layanan Publik
Ancaman PHK tidak hanya berdampak pada tenaga kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu layanan publik.
Mayoritas PPPK saat ini bekerja di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Jika terjadi pengurangan besar-besaran, kekurangan tenaga guru dan tenaga medis di daerah bisa menjadi masalah serius.
Selain itu, dampak sosial juga dikhawatirkan meluas, terutama di daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap tenaga PPPK.
DPR Minta Pemerintah Tunda Kebijakan
Melihat potensi dampak besar tersebut, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah menunda penerapan aturan pembatasan belanja pegawai.
Penundaan dinilai perlu agar pemerintah daerah memiliki waktu lebih panjang untuk menyesuaikan struktur anggaran tanpa harus melakukan PHK massal.
Selain itu, DPR juga mendorong adanya solusi komprehensif dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan relaksasi aturan atau tambahan dukungan anggaran untuk daerah.
Dilema: Efisiensi Anggaran vs Stabilitas Tenaga Kerja
Kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus menjaga disiplin fiskal sesuai regulasi. Di sisi lain, mereka juga harus mempertahankan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Jika tidak ada kebijakan penyeimbang, ancaman PHK massal PPPK bukan lagi sekadar wacana, tetapi bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
