Ada Pelanggaran HAM di Penembakan Laskar FPI, DPR Minta Pemerintah Transparan dan Adil

Petugas Komnas HAM memeriksa satu dari tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21-12-2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Pemerintah menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait meninggalnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek secara cepat, terukur, transparan dan adil.

“Saya berharap Pemerintah sesegera mungkin untuk menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah strategis, cepat, dan terukur termasuk langkah-langkah hukum yang adil dan transparan,” kata Didik kepada wartawan, Senin (11/1)

Didik menilai, di negara hukum tidak boleh ada diskriminasi, apalagi terkait dengan persoalan HAM, karena perlindungan dan jaminan pemenuhan HAM adalah amanah konstitusi.

“Tidak boleh satu orang dan satu institusi pun yang mengabaikan, apalagi melanggar konstitusi dengan alasan apapun,” jelasnya.

Dikatakan Didik, insiden sepanjang Jalan Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar-mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api tersebut.

“Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya harus diproses seadil-adilnya, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Diketahui, Komnas HAM mengakui ada pelanggaran HAM dalam penembakan terhadap empat Laskar FPI pada, 7 Desember 2020 kemarin. Hal itu berdasarkan penyelidikan oleh Komnas HAM. (rht)

Comments

comments