ADB Gelontorkan Pinjaman Rp7,5 Triliun untuk Darurat Bencana

Seorang pekerja berjalan melewati markas Asian Development Bank (ADB) di Manila, Rabu (17/6/2009)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,5 triliun untuk pendanaan darurat di Indonesia apabila terjadi bencana alam atau wabah penyakit, seperti pandemi COVID-19.

Pinjaman ketahanan bencana ini bermanfaat karena Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik dan sangat rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, dan kini wabah COVID-19.

“Pinjaman berbasis kebijakan ini akan membantu pemerintah merespons secara tepat waktu terhadap guncangan semacam itu ,” kata Wakil Presiden ADB Ahmed M Saeed dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (23/9)

Ahmed mengatakan, bantuan ini juga dapat mengurangi dampak ekonomi dan sosial terhadap infrastruktur publik dan mata pencaharian masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan. 

Ia menjelaskan, pinjaman yang termasuk dalam program peningkatan ketahanan bencana (disaster resilience improvement program) menawarkan pembiayaan siaga bencana apabila ada deklarasi pemerintah tentang kondisi darurat bencana atau darurat kesehatan.

Untuk itu, pembiayaan ini dapat mendukung reformasi Indonesia dalam manajemen risiko bencana dan pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketahanan bencana di antara berbagai lembaga dan masyarakat di Indonesia.

Spesialis Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe menambahkan, program tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan modal manusia, termasuk kesehatan dan kesetaraan gender.

“Program ini akan membantu pemerintah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi dengan kepastian yang lebih besar, mengurangi kerusakan infrastruktur, dan mencegah jatuhnya korban jiwa dalam bencana di masa mendatang,” katanya.

Program ini juga mempunyai fokus pada tiga bidang reformasi penting yaitu, pertama, untuk menguatkan kebijakan dan rencana aksi pemerintah dalam merespons bencana dan kedaruratan terkait kesehatan, termasuk perlindungan sosial.

Kedua, meningkatkan ketahanan infrastruktur publik terhadap risiko bencana dan iklim, sehingga mengurangi biaya perbaikan, serta, ketiga, meningkatkan pembiayaan untuk risiko bencana dan respons pandemi melalui asuransi, perbaikan layanan kesehatan, dan belanja sosial yang ditargetkan. (adi)

Comments

comments