Agar Tak Terus di-Bully DPR Harus Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Ilustrasi - Gedung DPR Ri./Foto : Acuantoday.com

Acuantoday.com, Jakarta- Seringnya DPR RI di-bully DPR RI menunjukkan fungsi kedewanan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tidak dijalankan secara baik oleh wakil rakyat di tingkat pusat itu.

Kasus terakhir maraknya bully DPR RI di media sosial termasuk protes secara langsung masyarakat melalui aksi unjuk rasa turun ke jalan kepada DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan harus aspiratif dan dioptimalkan. Hanya dengan begitu DPR RI akan dihormati dan terbebas dari bully rakyat Indonesia,” ucap Pakar Komunikasi Politik Jamiluddin dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

“Fungsi legislasi DPR RI, dalam membuat UU dinilai sangat tidak produktif. Dari tahun ke tahun tidak banyak UU yang dihasilkan,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

Jamiluddin berpendapat, fungsi pengawasan DPR RI belakangan ini juga sangat mandul. “Ini terjadi karena dominannya partai-partai pendukung Pemerintah di DPR RI,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Jamiluddin, inisiatif DPR RI mengajukan RUU sangat rendah. Contohnya, UU Cipta Kerja yang merupakan inisiatif dari Pemerintah.

Dalam membahas RUU, lanjut Jamiluddin, DPR RI kerap tidak aspiratif. “Kasus pembahasan RUU Ciptaker hingga menjadi UU tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Akibatnya, UU yang dihasilkan mendapat penolakan dari masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada UU Ciptaker,” jelas Penulis Buku Perang Bush Memburu Obama ini.

Akibatnya, jelas Jamiluddin, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak menggema di DPR RI. “Jangankan memperjuangkan aspirasi rakyat, dijadikan agenda saja sudah tidak lagi jadi prioritas,” terangnya.(har)

Comments

comments