Pakar Hukum Pidana Apresiasi SE Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE A

Ilustrasi - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta―Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad mengapresiasi Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Majlis Nasional KAHMI itu menilai, tindakan ini bentuk respon atas pernyataan presiden terkait UU ITE.

”Saya pribadi mengapresiasi Kapolri yang mengeluarkan SE tersebut. Ini menunjukkan Jenderal Listyo merespon cepat pernyataan presiden terkait UU ITE,” kata Suparji dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2).

Surat Edarat tersebut, terang Suparji, harusnya mampu menjadi trigger agar pelaksanaan UU ITE memenuhi rasa berkeadilan.

Menurutnya, yang terpenting dalam pelaksanaan aturan adalah tidak ada diskriminasi dan terdapat perlakuan yang sama pada semua orang.

”Maka, karena masih ada beberapa laporan terkait UU ITE, misalnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, agar tidak muncul spekulasi diskriminasi, laporan tersebut hendaknya ditindaklanjuti sesuai UU dan konsep presisi,” ujarnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar formulasi penyelesaian kerugian yang diderita pelapor diarahkan pada pemulihan harkat dan martabat secara baik dan benar.

Secara umum, jelas Suparji, isi SE tersebut bagus. Misalnya soal imbauan bahwa penyidik harus bisa membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik.

”Meski demikian, surat edaran pada dasarnya sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan tetap bukan suatu peraturan,” pungkasnya. (mmu)

Comments

comments