Amnesty International Indonesia: Perpres Ekstremisme Jangan Sampai Diskriminatif

Ilustrasi-terntara sedang membidikan senjata ke sasaran tembak./Foto: Istimewa

Amnesty International Indonesia: Perpres Ekstrimisme-Terorisme Jangan Sampai Memicu Sikap Diskriminatif

Acuantoday.com, Jakarta―Amnesty International Indonesia mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kebijakannya dalam mengkonter ekstremisme yang mengarah perbuatan terorisme. 

Alih-alih negara berusaha melawan ‘pengaderan’ teroris yang berbasis ekstremisme kekerasan, tapi dalam derajat tertentu kebijakan negara bisa berpotensi meminggirkan nilai HAM.

Kebijakan negara yang dimaksud merujuk pada penetapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

Dasar terbit Perpres ini merespons seiring meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di indonesia, sehingga telah menciptakan kondisi rawan dan mengancam hak atas rasa aman serta stabilitas keamanan nasional.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan Perpres yang diteken Jokowi pada 6 Januari 2021 lalu ini dikhawatirkan jadi instrumen negara untuk mendiskriminasi sekelompok masyarakat dengan kepercayaan atau agama berbeda yang legal. 

Dalih negara lantas menyebut mereka sebagai kelompok ekstrimis yang rentan menggiring masyarakat ikut dengan pola pikir mereka dengan cara kekerasan, dan berujung pada terorisme. 

“Jangan sampai Perpres ini dijadikan pembenaran bagi pihak mana pun untuk bersikap diskriminatif terhadap warga yang dianggap memiliki cara beragama dan berkepercayaan yang berbeda namun masih merupakan bagian dari pelaksanaan hak yang sah,” kata Usman dala siaran pers yang diterima Acuantoday.com, Selasa (19/1). 

Jokowi dalam Perpres itu juga menekankan adanya keterlibatan masyarakat dalam melawan ekstrimisme kekeresan yang berujung terorisme. 

Konkritnya, pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan, termasuk belaku di komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya.

Usman tak menampik pelibatan masyarakat mempunyai andil penting dalam langkah pencegahan, namun negara harus memastikan bahwa pelibatan masyarakat tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik horizontal baru antar warga. 

Masih banyak cara humanis yang bisa dilakukan, alih-alih mengkooptasi masyarakat menjadi alat kekerasan negara seperti kepolisian. 

“Melibatkan masyarakat dalam pendekatan kultural melalui cara-cara dialog kebudayaan lebih tepat ketimbang pendekatan hukum kriminal melalui cara-cara pelaporan,” kata Usman.

Usman juga tak menampik bahwa usaha negara dalam mengkonter ekstrimisme-terorisme sebagai kewajiban melindungi rakyatnya, namun lagi-lagi negara mesti menuruti hukum dan standar HAM internasional. 

Dia merujuk pada Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin hak seluruh individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. 

Legitimasi hukum lain, papar Usman, ialah hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan yang juga telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan beribadah dan pasal 28E (2) UUD 1945 tentang kebebasan berkeyakinan di mana setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nuraninya.

“Amnesty mengingatkan bahwa setiap kebijakan penanggulangan ekstremisme dan terorisme harus berhati-hati sesuai dengan dengan prinsip dan standar HAM internasional agar tetap menghormati hak kebebasan berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan, terutama penganut agama minoritas,” jelas Usman. 

Usman mencotohkan kejadian lampau soal pelarangan kegiatan keagamaan aliran Ahmadiyah, yang menurut pandangannya merupakan suatu sikap diskriminatif negara. 

Sebab, dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri No. 3/2008 yang melarang Ahmadiyah mempromosikan kegiatan mereka dan menyebarkan ajaran agama mereka. (rwo)

Comments

comments