Ancaman Penyebaran Virus di Klaster Pilkada, Kemdagri: Calon Kepala Daerah Tanggung Jawab

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Berkembanganya klaster baru COVID-19 di Pilkada menjadi tanggung jawab pasangan calon kepala daerah. Beban pencegahan penyebaran pandemi ini bukan hanya ada di penyelenggara dan aparat.

“Harus kita tebalkan soal tanggung jawab pasangan calon, mematuhi dan bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (19/9).

Dalam pandangan Bahtiar, para calon kepala daerah yang paling menentukan dipatuhi atau tidaknya protokol kesehatan, mengingat mereka lah yang mengendalikan masa. 

Oleh karena itu jika melanggar protokol kesehatan, para calon kepala daerah yang ikut berkompetisi harus menerima sanksi, bahkan harusnya mendapat sanksi terberat.

 “Kalau perlu begitu (dibatalkan sebagai calon), sanksi ini kan hukum kesepakatan (bisa dibuat dan direalisasikan),” kata dia.

 Bahtiar mengatakan semestinya ada tidak adanya pilkada tidak memberi dampak klaster baru COVID-19 jika seluruh pihak menaati aturan protokol kesehatan.

 Bahkan, menurut dia, dengan adanya pilkada aturannya malah dua lapis, yakni protokol kesehatan secara umum dan juga aturan yang dibuat untuk pilkada.

“Sudah ada larangan-larangannya, waktunya dan siapa pelakunya untuk pilkada,” katanya.

Tinggal menurut dia tanggung jawab pasangan calon kepala daerah untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan-kerumunan di tahapan pilkada.

 Beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian menurut dia yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut dan kampanye. Tiga tahapan tersebut berpotensi menyebabkan kerumunan massa yang bisa saja menjadi sarana penularan COVID-19. (ahm)

Comments

comments