Anggota DPR Dorong Percepat Produksi Vaksin Nusantara dan Merah Putih

 Acuantaoday.com, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menegaskan,  penanganan pandemi Covid 19 yang saat ini telah memasuki tahap vaksinasi, hendaknya dilaksanakan secara terukur, cepat dan tepat.

Menurut dia, jangka waktu 18 bulan pelaksanaan vaksinasi yang dicanangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu, seharusnya diiringi dengan ketersediaan vaksin Covid 19 dalam jumlah yang cukup.

” Agar tidak ada kendala dalam persediaan vaksin untuk melawan pandemi Covid-19,” ujar politisi Partai Nasdem itu Selasa (30/3).

Ratu menyampaikan hal itu merespon pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perihal stok vaksin yang datangnya tidak sesuai target.

Ratu mengatakan, saat ini ada potensi pasokan vaksin ke Indonesia terkendala pada April 2021 dengan hanya memiliki 7 juta dosis vaksin, menyusut dari target semula 15 juta dosis.

Hal itu akibat meluasnya kembali kasus Covid 19 di India sehingga negeri itu melakukan embargo pengiriman vaksin Astrazeneca ke WHO dan GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization). Situasi ini berdampak pada Indonesia tidak bisa mendapat pengiriman vaksin tersebut. India memiliki sendiri merupakan pabrik vaksin terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Menurut Ratu, kondisi ini  menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat produksi Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

“Target pemerintah jelas ingin proses vaksinasi ini berlangsung cepat, tepat dan   terukur,” ujarnya.

Namun Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2  itu mengingatkan tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara maupun Vaksin Merah Putih dengan tetap berpedoman pada protokol WHO dan memenuhi semua syarat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Aspek kehati-hatian tersebut adalah bagaimana regulasi dan ketentuan lainnya yang bersifat klinis tetap menjadi standar baku dalam pengembangan vaksin Covid 19,” ujar Ratu.

BPOM sejauh ini belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK) karena berbagai pertimbangan klinis. “Dari regulasi standar klinis tersebut kan ada yang kurang. Nah mari diperbaiki dan diselesaikan dengan cepat, tepat, serta terukur,’’ kata Ratu.  (Bram)

Comments

comments