Anggota DPR Sebut Perppu Sistem Keuangan Pertahankan Kewenangan BI

Logo of Bank Indonesia. /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi memastikan Perppu Reformasi Sistem Keuangan tidak mengatur dewan moneter, begitu juga fungsi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih tetap sama atau tidak ada peralihan kewenangan.

“Jadi draf yang beredar di luar itu kami pastikan (dari) hasil komunikasi informal bahwa tidak ada satu perubahan cukup signifikan,” katanya dalam diskusi daring Infobank di Jakarta, Selasa (15/9).

Untuk itu, lanjut dia, DPR meminta agar pemerintah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut terlebih dahulu kepada publik.

Ia berharap ada pernyataan yang memberikan jaminan kepada pelaku pasar keuangan termasuk investor pasar modal terkait sistem keuangan di Tanah Air.

Adapun yang diarahkan di dalam Perppu tersebut, lanjut dia, sejumlah penguatan di antaranya kepada BI, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Misalnya, lanjut dia, penguatan dalam kemudahan syarat mendapatkan pinjaman jangka pendek bagi perbankan yang kesulitan likuiditas di BI, mengingat ada 12 jenis syarat dan dianggap rumit dalam situasi krisis.

Penguatan selanjutnya, kata dia, terkait peningkatan peran atau kebijakan dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Selain itu, juga ada penguatan dalam bentuk badan pengawas di OJK yang bisa mensupervisi dan memandu langkah regulator ini hingga solusi terkait sumber pendanaan di OJK yang mengandalkan iuran industri jasa keuangan.

Peran LPS juga akan diperkuat agar bisa melakukan penanganan di bank yang terindikasi bermasalah atau bank yang masuk dalam pengawasan intensif. Selama ini, LPS baru bisa berperan ketika bank itu dinyatakan bank gagal.

Namun, lanjut dia, untuk menentukan bank gagal, masih dilakukan pendalaman karena OJK menginginkan penentuan status tersebut diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS) ditambah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Alasannya, kata dia, karena belajar dari krisis tahun 1998 sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau moral hazard.

“Itu yang nanti masih didebatkan di kami apakah kriteria itu bisa nanti kami sepakati artinya tidak ada satu lembaga tunggal yang bisa menentukan,” imbuhnya. (ahm)

Comments

comments