Anggota Komisi II DPR Usul Masa Jabatan Ketua umum Parpol Dibatasi dalam UU

Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Konsolidasi Demokrasi dan Hukum Berkeadilan’ di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (25/3/2021). (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengusulkan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Sebab mengacu pada pembatasan Presiden yang hanya dua periode, seharusnya pembatasan masa jabatan ketua umum parpol juga diberlakukan dalam ketentuan perundangan.

“Contohnya presiden jabatan dua periode, tapi ketua umum partai tidak ada pembatasan,” ucap Mardani Ali Sera dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Konsolidasi Demokrasi dan Hukum Berkeadilan’ di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (25/3/2021).

Dia meyakini revisi UU ini akan menjadi sebuah proses reformasi di internal partai politik di Indonesia.

“Itu sesuatu yang bagus, karena sekarang ini partai politik itu sumber utama rekrutmen kepemimpinan. Tapi kalau tidak ada reformasi di partai politik susah,” ujarnya.

Mardani mengatakan pembatasan masa jabatan presiden jelas diatur dalam konstitusi. Sedangkan masa jabatan ketua umum parpol tidak diatur UU sehingga tidak ada proses regenerasi.

Lebih jauh, Ketua DPP PKS ini mengatakan tidak elok apabila jabatan sebagai ketua umum di internal partai politik berlangsung lama. Padahal, partai politik mempunyai posisi dan peranan sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.

“Karena makin lama tidak ada pembatasan, terjadilah partai yang tidak melayani, sibuk ke atas, itu buruk. Demokrasi, tanggung jawab kita bersama,” sebut Mardani.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid mempertanyakan tidak berjalannya proses demokrasi karena dikungkung oleh politik kekuasaan. Ia mencontoh usul revisi UU Pemilu yang ditolak, padahal pemilu serentak 2019 jelas mengakibatkan 800 an penyelenggara pemilu meninggal akibat kelelahan.

Belum lagi problem sekitar 172 kepala daerah yang akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) karena ditolaknya pembahasan revisi UU Pemilu. “Itulah yang mengkhawatirkan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Geopolitik, Hendrajit mengatakan kesalahan demokrasi pasca reformasi adalah tidak menjadikan geopolitik menjadi dasar untuk membangun strategi politik nasional.

Sehingga kebijakan, produk hukum dan UU yang dibuat tidak nyambung dengan rakyat. Karena itu, demokrasi kita harus ditata ulang, direkonstruksi.

“Ironi demokrasi pasca reformasi semua bisa terjadi seperti KLB Demokrat di Sibolangit, 7 menit juga beres. Hanya saja Demokrat seharusnya tak berkeluh-kesah tapi introspeksi ke dalam, apakah sistem yang berjalan ini sudah benar atau tidak?” gugat Hendrajit yang juga Direktur Global Future Institute (GFI).(rht)

Comments

comments