Bahlil Akui Perlakuan kepada UMKM Belum Adil

Dokumentasi-Pelaku UKM tas dan dompet memperlihatkan produknya pada Trade Expo Indonesia 2017 di Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia mengatakan, perlakuan kepada UMKM dengan undang-undang yang ada saat masih belum adil karena sulit mengakses modal perbankan.

“UU eksisting untuk izin usaha UMKM disamakan dengan membuat PT dan CV, sehingga banyak UMKM tidak terdaftar dan tidak bisa mengakses perbankan,” katanya.

Padahal, menurut dia, peran UMKM sangat besar kontribusinya bagi perekonomian Indonesia.

Saat ini dari 133 juta total tenaga kerja di Indonesia, sumbangsih terbesarnya berasal UMKM, sebanyak 120 juta. Selain itu, 60 persen PDB Indonesia berasal dari UMKM.

“Pada saat krisis, mereka inilah yang menyelamatkan bangsa, maka UMKM harus kita proteksi,” ujar Bahlil dalam talkshow bertajuk “Setahun Jokowi-Ma’ruf” di salah satu TV swasta yang dikutip di Jakarta, Selasa (20/10) malam.

Melalui UU Cipta Kerja, lanjut Bahlil, akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan status formal yang akhirnya nanti mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal perbankan.

UU Cipta Kerja, menurut Bahlil, juga merupakan undang-undang masa depan dalam rangka mengantisipasi bonus demografi.

“Bonus demografi di depan mata, 2030 sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif, bayangkan kalau negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi,” terangnya. (adi)

Comments

comments