Banyak Pejabat Ingkari Etika Berbangsa

Ilustrasi - Sumpah jabatan yang dilakukan pejabat sebelum memangku jabatan. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Etika Penyelenggara Negara harus dibahas ulang oleh DPR dan Pemerintah, karena RUU tersebut belum diselesaikan pasca masuk dalam prolegnas 2014-2019.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, penyelesaian RUU Etika Penyelenggara Negara merupakan amanah sekaligus turunan dari Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tersebut, etika politik dan pemerintahan yang akan menjadi tema bahasan dalam konferensi, ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati,” kata Bambang Soesatyo lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/10).

“Serta siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, upaya tersebut dapat terlaksana salah satunya dengan menyiapkan naskah akademik RUU Etika Penyelenggara Negara.

“Etika merupakan pondasi bagi kelangsungan hidup bangsa. Runtuhnya etika berbangsa, akan mengakibatkan runtuhnya bangsa tersebut,” jelasnya.

Dalam hubungan inilah, kata politisi Partai Golkar itu, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 yang meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, demi terwujudnya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Lebih lanjut Bambang Soesatyo, sejarah terbitnya Ketetapan MPR RI tersebut berawal dari keprihatinan krisis multidimensional, yang memunculkan ancaman terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa. Hal tersebut muncul, kata dia dari konflik sosial berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, keberlakuan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pada intinya, UU tersebut menempatkan Ketetapan MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, dan di atas undang-undang.

“Sayangnya tak banyak yang menyadari keberadaan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ini. Padahal, Ketetapan MPR tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan juga masyarakat. Tak mengherankan jika banyak pejabat publik melakukan pengingkaran terhadap etika kehidupan berbangsa,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments