Banyak Potong Hukuman Koruptor, Ini Pembelaan MA

Acuantoday.com, Jakarta- Mahkamah Agung (MA) merespons sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyayangkan pemotongan hukuman pidana penjara koruptor melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menyatakan, rasa keadilan menjadi landasan hakim MA memberi vonis PK kepada para terpidana kasus korupsi.

Ia meyakini, setiap hakim yang mengetuk palu keputusan vonis PK pengurangan masa hukuman koruptor itu, tidak sama sekali dipengaruhi intervensi pihak mana pun.

“Memutuskan perkara adalah kewenangan hakim itu sendiri, dan dilakukan sesuai dengan rasa keadilan. Majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapa pun,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).

Ia lantas berharap kepada masyarakat untuk bisa menghormati putusan vonis PK yang mengurangi masa hukuman para koruptor, karena dilakukan menurut kaidah hukum berlaku.

“Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu,” ujarnya.

Membaca putusan yang dimaksud, kata dia, mengetahui legal reasoning di balik vonis PK oleh hakim. “Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja. Kalau baca seluruh legal reasoning, baru enak memberikan komentar, kritik, maupun saran-saran,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menjadi pihak pertama yang menyoroti keputusan kontroversial MA ini. Sebab, dikhawatirkan menjadi angin segar bagi para koruptor, dan bisa menjadi preseden buruk dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

KPK mencatat sepanjang periode 2019 hingga saat ini terdapat 20 terpidana korupsi yang dipotong masa hukumannya berkat ketuk palu hakim MA.(rwo/har)

Comments

comments