Bawaslu Jateng Ingatkan Petahana yang Usai Cuti Tak Manfaatkan Jabatan

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka./Foto: Acuantoday.com (Alvin)

Acuantoday.com, Semarang―Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengingatkan, setiap petahana yang kembali menjabat usai cuti karena kampanye untuk tidak memanfaatkan jabatannya. 

Peringatan ini disampaikan karena Bawaslu khawatir petahana akan mempolitisasi program pemerintah.

Seperti diketahui, masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah berakhir Sabtu (5/12) ini. 

Artinya, mulai besok, setiap pasangan calon sudah tidak diizinkan untuk melakukan kampanye karena sudah memasuki masa tenang jelang waktu pencoblosan.

“Jangan sampai (setelah pasangan petahana usai cuti) disalahgunakan untuk kepentingan dukung mendukung pasangan calon Pilkada 2020,” kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka melalui keterangan resminya, seperti diterima kontributor Acuantoday.com di Semarang, Sabtu (5/12).

Imbauan Bawaslu Jateng ini disesuaikan pasal 71 ayat 1 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Disebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran ketentuan tersebut bisa dipidana penjara dan/atau denda.

Selain pasal di atas, ada juga pasal 71 ayat 3 UU Pilkada yang menyebut, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Fajar Saka juga menyampaikan, apabila ada petahana yang sengaja melakukan politisasi program pemerintah di masa tenang bisa terancam dikenai pembatalan sebagai calon oleh KPU kabupaten atau kota tempat pilkada berlangsung.

“Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, maka bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten/Kota,” katanya.

Di Jawa Tengah, pada Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di 21 Kabupaten dan Kota termasuk dua kota besar yakni Semarang dan Surakarta.

Rencananya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama Bawaslu 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan melakukan berbagai pencegahan supaya tidak ada politisasi program pemerintah.

Tak hanya itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga meminta semua pihak, termasuk masyarakat umum untuk tertib dan tidak melaksanakan kampanye di masa tenang karena hukuman penjara atau denda bisa dikenakan jika ada yang kedapatan melanggar.

“Bawaslu Jawa Tengah juga meminta kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal,” tegasnya. 

Ia mengingatkan, masa kampanye sudah berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Artinya, jika ada orang yang melakukan kampanye di luar jadwal tersebut, yang bersangkutan bisa dijerat hukum pidana UU Pilkada. 

“Pasal 187 ayat 1 menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU untuk masing-masing calon bisa dipidana penjara dan/atau denda,” pungkas Fajar Saka. (Alvin)

Comments

comments