Beda Keterangan Polri Soal CCTV dalam Kebakaran Kejagung

Gedung Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanudin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu (22/8/2020). Kebakaran berlangsung selama hampir 11 jam dan baru berhasil dipadamkan pada Minggu (23/8/2020) sekitar pukul 06.28 WIB./Foto:Acuantoday.com

Acuantoday.com, Jakarta – Ada yang berbeda dari keterangan pihak kepolisian dalam proses penyidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Petunjuk dari alat bukti berupa kamera pengawas atau CCTV, yang semulanya ada, kini disebut tak memberikan petunjuk apa-apa. 

CCTV di Kejagung, utamanya di lantai 6, yang jadi asal api, dibilang kebanyakan rusak dan pihak kepolisian tak menemukan petunjuk berarti darinya. 

“Videonya banyak yang rusak, penyidik lapor CCTV banyak yang rusak,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigjen Pol. Awi Setyono di Bareskrim Polri, Senin (21/9). 

Keterangan yang disampaikan Awi berbeda dengan keterangan pihak kepolisian di awal saat menyampaikan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Jumat. Saat itu, petunjuk dari CCTV disebut ada. 

Sejauh ini, proses penyidikan kebakaran gedung Korps Adhyaksa ini baru memasuki tahapan memintai keterangan saksi. Tercatat 12 saksi sudah diperiksa dari 131 saksi yang terjaring dari proses penyelidikan.

Ke-12 saksi itu disebut sebagai saksi potensial mengungkap dugaan unsur pidana yang mengarah pada adanya tersangka pembakaran. Mereka datang dari kalangan internal dan eksternal lingkungan Kejagung, termasuk tukang bangunan yang pada saat kejadian berada di lantai 6—tempat asal api berkobar. 

“Saat kejadian pukul  11.30-17.30 itu di lantai 6 ada tukang renovasi yang sedang kerja memperbaiki ruang rapat. Dia termasuk saksi potensial,” ujar Awi. 

Insiden kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus lalu memang menuai perhatian publik. Spekulasi soal sabotase terhadap kasus-kasus besar korupsi yang ditangani Kejagung jadi mencuat. Sebut saja skandal korupsi Bank Bali yang mencatut koruptor kelas kakap, Djoko Tjandra. 

Dugaan pidana yang disebut Polri sesuai berdasarkan Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP. Pasal 187 KUHP sendiri menyebutkan barang siapa dengan sengaja mengakibatkan kebakaran terancam 12 tahun penjara, atau 15 tahun penjara, atau seumur hidup apabila ada korban meninggal.

Kemudian, Pasal 188 KUHP menjelaskan, barangsiapa dengan kesengajaan atau kealpaan menyebabkan kebakaran dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, sebuah perbuatan itu bisa dihukum mesti didukung adanya kesalahan dan kesalahan itu bisa lahir dari kesengajaan atau karena kelalaian. Jadi, sangat mungkin seorang ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran 

Namun hasil penyidikan nanti, sambung Abdul, bisa juga membuktikan adanya kesengajaan dengan melahirkan motif atau mens rea yang luas. “Tidak mustahil ada sangkut pautnya dengan kasus-kasus besar yang ditangani Kejaksaan Agung. Motifnya bisa dilandasi menghilangkan perkara,” ucapnya. (rwo)

Comments

comments