Beda Penanganan Kasus Denny Siregar dan Ustad Maaher, Ini Penjelasan Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setyono dalam jumpa pers di Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri Jumat (25/9/2020) memeriksa dua pejabat kejaksaan aguyng dalam kasus kebakaran gedung kejagung./Foto: Romhan Wibowo (Acuantoday.cm)

Acuantoday.com, Jakarta- Polri menepis isu tebang pilih penanganan kasus antara Denny Siregar dan ustad Maaher. Penanganan dua kasus ini dikatakan merupakan dua hal berbeda, sehingga memengaruhi durasi pengungkapan.

Kasus yang membelit Denny tampak mangkrak, kendati pengusutan sudah 6 bulan bergulir. Kasusnya yang diusut oleh Polda Jawa Barat terkait penghinaan atau pencemaran nama baik kepada santri dan pesantren di Tasikmalaya ini belum juga naik status hukumnya.

Polri mengakui adanya hambatan dalam pengusutan kasus Denny, yang notabenenya buzzer Presiden Joko Widodo.

“Dalam penanganan kasus kita semua dari proses penyelidikan ke penyidikan berproses, memang disana sudah saya tanyakan pada Dirkrimsus Polda Jabar ada kendala-kendala permasalahan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Bareskrim Polri, Jumat (4/12).

Kendalanya, kata Awi, terkait saksi dengan barang bukti yang ada sampai saat ini masih belum terpenuhi. Bukti berupa tangkapan layar dalam media sosial belum juga bisa diidentifikasi sehingga pihak-pihak yang ada di dalam tangkapan layar itu sampai sekarang masih dicari.

Denny sendiri dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya dalam status Facebook-nya pada 27 Juni 2020. Ia menulis status berjudul “ADEK2KU CALON TERORIS YG ABANG SAYANG” dengan mengunggah santri yang memakai atribut tauhid.

Hal berbeda terjadi saat polisi menangani kasus ujaran kebencian ustaz Maaher, yang haluan politiknya berbeda dengan rezim penguasa. Sebab, hanya dalam hitungan hari saja sejak laporan pengaduan dilayangkan Jumat (27/11), Maaher langsung dijadikan tersangka pada Kamis (3/12) dan langsung ditahan hari ini.

Pangkal masalahnya, ia dalam media sosial mengejek tokoh Nahdlatul Habib Luthfi bin Yahya dengan memajang fotonya seraya menuliskan ‘cantik pakai jilbab’.

Ia lantas dijerat Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buat soal ini, Awi tak ingin publik menganggap polisi tebang pilih dalam pengusutan kasus.

“Perlu saya sampaikan cast per case tidak sama, jangan dilihat dari covernya saja. Mungkin pasal boleh sama tapi dalam penanganan kasus. Kita semua dari proses penyelidikan ke penyidikan itu berproses,” jelas Awi. (rwo)

Comments

comments