Beli Hotel Mutiara Gunakan Dana Keistimewaan, Ketua DPRD DIY: Petaka !

Hotel Mutiara Malioboro yang dibeli Pemda DIY menggunakan Dana Keistimewaan.

Acuantoday.com, Yogyakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti masalah pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) tahun 2020. Dari hasil temuan dan pemeriksaan BPK, pemanfaatan Danais untuk pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara I dan II tak memadai.

“Proses penganggaran dan pengadaan Hotel Mutiara I dan II tidak memadai,” kata Agus, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor DPRD DIY, Kemantren Danurejan, Kamis (22/4/2021).

BPK menemukan pemanfaatan hotel yang berada di Jalan Malioboro tepatnya utara Kompleks Kepatihan itu, tidak melewati proses perencanaan dan kajian pengadaan lahan atau tidak melalui prosedur anggaran yang berlaku.

Menanggapi masalah tersebut Ketua DPRD DIY Nuryadi menyesalkan temuan BPK terhadap pemanfaatan Danais. Dia merasa tidak pernah diajak bicara soal pengadaan Hotel Mutiara di Jalan Malioboro, Yogya, yang disorot BPK.

“Soal Danais kami tidak bicara. Mestinya secara etika, mestinya eksekutif menyampaikan (perencanaan), paling nggak sama komisi, komisinya (terkait). Kalau nggak (menyampaikan perencanaan) ya udahlah ini petaka bagi kita,” kata Nuryadi, diwawancarai di Gedung DPRD DIY, Kemantren Danurejan, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Kamis (22/4/2021).

Nuryadi menjelaskan, selama ini mengenai perencanaan maupun laporan pemanfaatan Danais, DPRD DIY tak bisa berbuat banyak. Terutama Pimpinan Dewan (Pimwan), kata Nuryadi, sama sekali tak pernah diajak urun rambug.

“Saya pimpinan belum pernah diajak bicara soal itu (Danais). Belum tahu komisi ya. Jadi kalau komisi juga tidak diajak bicara soal perencanaan ya minta ampun sudah,” tandanya.

Ia berharap eksekutif atau Pemda DIY bisa menempuh prosedur yang sesuai. Termasuk mengenai perencanaan bisa dibuat dengan matang baru dilakukan penganggaran untuk kegiatan.

“Kami ingin perencanaan dimatangkan. Perencanaan matang itu ada komunikasi dengan dewan,” jelasnya.

Nuryadi juga bicara soal temuan BPK soal pembangunan tanggul penahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan.

“Sampah itu menjadi kepentingan semua pihak. Pemda semestinya tidak usah menunggu lama-lama menunggu temuan BPK. Bagi kita meskipun bukan bencana sudah darurat,” jelasnya.

Nuryadi menjelaskan permasalahan sampah sudah menjadi lagu klasik di DIY. Itu pula yang terlihat dari temuan BPK kali ini terkait tanggul penahan sampah. Pembangunan tanggul penahan sampah di TPA Piyungan disebut tanpa melalui kajian yang matang.

“Jangan menunggu (perbaikan pengelolaan sampah) pihak ketiga. Buat perencanaan yang matang agar bisa segera diskusikan,” katanya.

Ia menjelaskan Pemda DIY seharusnya segera menyelesaikan pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Tak perlu menunggu dengan alasan masa transisi menuju pihak ketiga sebagai pengelola.

“Toh, kalau itu ada tawaran pihak ketiga, transisi selesaikan dulu dong,” jelasnya. (Chaidir)

Comments

comments