Belum Ada Izin Edar DPR Pertanyakan Kesiapan Vaksinasi COVID

Dokumentasi-- Pemeriksaan botol vaksin Sinovac Biotech di Beijing, China, 24/9/2020./Foto:Reuters/Thomas Peter

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan kordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), terkait dengan izin edar vaksin yang saat ini sudah diedarkan ke daerah-daerah.

Dikatakan Saleh, langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana tanggal (13/1) perlu diapresiasi. Apalagi, vaksinasi perdana itu dilakukan presiden Jokowi. Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman.

“Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan,” kata Saleh kepada wartawan lewat keterangan tertulisnya, Rabu (6/1).

Menurut Saleh Daulay, Pemerintah dan publik harus ingat, bahwa emergency use authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM.

“Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?,” ucapnya.

“Kita tentu berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Jangan terburu-buru untuk menguarkannya hanya karena menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13. Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik,” tambahnya.

Peranan BPOM sangat penting terkait dengan mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan pada masyarakat Indonesia ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan dari vaksin yang ada saat ini kepada BPOM.

“Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments