Belum Ada Wacana Mengubah Definisi Kematian

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. Foto: Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019

Acuantoday.com, Jakarta- Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menanggapi usulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang berkirim surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, agar mempertegas definisi kematian pasien akibat Covid-19.

Usulan meminta dipisahkannya jumlah pasien meninggal karena komorbid yaitu pasien yang sebelumnya sudah memiliki penyakit bawaan dan kondisinya diperparah oleh virus corona.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menjelaskan jika merujuk pada acuan standar World Health Organization (WHO), bahwa kematian yang terhitung adalah kematian yang diakibatkan oleh perjalanan penyakit yang sesuai pada kasus probable atau konfirmasi COVID-19.

Kecuali ada penyebab alternatif lain yang jelas tidak berhubungan dengan COVID-19 seperti kecelakaan.

“Terkait wacana definisi kematian Covid-19, pemerintah Indonesia merujuk pada acuan dari WHO. Dan itu dituangkan dalam KMK HK.01.07/MENKES/413/2020,” jelas Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Pada prinsipnya kasus kematian yang dilaporkan adalah kasus konfirmasi maupun probable Covid-19. Dan kasus probable itu adalah suspek dengan ISPA berat, ARDS dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil laboratorium RT-PCR.

Kondisi ini juga dilakukan pada beberapa negara seperti Amerika Serikat juga menghitung kematiannya berdasarkan probable dan suspek yang dibedakan dalam pengkategorisasian pencatatannya. Contoh lain, Inggris hanya memasukkan pasien yang terbukti positif Covid-19 melalui tes dalam pencatatan kematian.

Karenanya catatan angka kematian rata-rata dunia adalah gabungan dari berbagai pencatatan yang ada di dunia, yang juga ada variasinya.

“Pada saat ini pemerintah Indonesia belum ada wacana untuk melakukan perubahan seperti yang diusulkan Gubernur Jawa Timur,” tegas Wiku.(har)

Comments

comments