Berkas Tersangka Irjen Pol. Napoleon dan Djoko Tjandra Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono/ Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Penyidik Bareskrim Polri akhirnya melimpahkan empat tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pencabutan red notice Djoko Tjandra kepada jaksa penuntut umum (JPU), setelah sejak Juli menetapkan keempatnya sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, Tommy Sumardi, yang berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan berkas Djoko Tjandra, dialihkan ke Kejaksaan Jakarta Pusat.

“Dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jaksel, yaitu tersangka atas nama NB, PU, dan TS, serta DST ke Kejaksaan Negeri Jakpus,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karoprnmas) Divisi Mabes Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU di awal Oktober 2020.

Dalam perkara ini, pihak penyidik diemban Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Penyidik sejauh ini menetapkan Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga sebagai pemberi suap. Sementara, Napoleon serta Prasetijo diduga penerima suap.

Dalam perkembangannya, penahanan dua perwira tinggi Polri tersebut tidak dilakukan secara langsung. Bahkan, Napoleon sempat mengajukan gugatan praperadilan, sebelum akhirnya ditolak pengadilan dan yang bersangkutan resmi ditahan pada 14 Oktober. Sedangkan, Prasetijo baru ditahan sebulan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Juli.

Penyidik Bareskrim Polri menjerat kedua tersangka dengan pasal dugaan suap. Disebutkan Napoleon menerima suap Rp7 miliar untuk menghapus status Djoko Tjandra dalam daftar buronan. Sementara itu, Prasetijo diduga membuat surat perjalanan palsu dan serangkaian surat kesehatan fiktif untuk Djoko Tjandra, agar bisa masuk ke Indonesia guna mengurusi proses peninjauan kembali (PK) atas hukum yang menjeratnya.

Dalam perkara ini, Napoleon disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP.

Sedangkan Prasetijo dikenakan tiga pasal berlapis, pertama Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Ia juga diancam pasal 426 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Dan, Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(rwo)

Comments

comments