BKSAP DPR Desak Militer Myanmar Bebaskan Tahanan Pro Demokrasi

Pemrotes kudeta berlindung dari kekerasan aparat keamanan Myanmar di wilayah Nyaung-U, Myanmar, 7 Maret 2021 , gambar ini diperoleh lewat media sosial./Foto: Antara (via Reuters/Obtained by Reuters)

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendesak militer Myanmar bebaskan demonstrasi pro demokrasi yang ditahan oleh militer. Menurut Fadli Zon, harusnya yang dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

“Saya mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/3).

Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum, dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik dapat berdialog secara setara, termasuk dengan pembebasan tahanan pro demokrasi.

“Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference,” ucapnya.

Dikatakan mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, prinsip non-interference seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip, dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN.

“Bersama BKSAP DPR RI saya juga mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyarankan agar negara-negara di ASEAN berkomitmen jadikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu norma dasar pembentukan komunitas keamanan di ASEAN.

“Tentu saja itu harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments