BLT Pekerja Dihapus Pemerintah Diminta Rumuskan Program Bantuan Lain

Ilustrasi - Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seorang lurah menjadi tersangka atas dugaan menyelahgunakan dana bantuan langsung tunai (BLT). (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai/BLT atau bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini.

Menyikapi kebijakan tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemenaker memberikan penjelasan terkait distopnya BSU kepada pekerja tersebut, baik dari sistem penganggaran dalam APBN, maupun pengalokasian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk BSU tersebut.

Selain itu, pemerintah diminta merumuskan program bantuan lain yang tujuan serupa dengan BLT pekerja sebelumnya.

“Kami meminta pemerintah mengkaji dan merumuskan program bantuan lainnya yang serupa bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19,” ucap Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2/2021).

Hal ini dinilainya penting karena banyaknya masyarakat saat ini yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah di tengah sulitnya ekonomi, dan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara perlahan.

Pemerintah sambung Bamsoet, juga harus mengoptimalkan implementasi program-program bantuan lainnya, salah satunya program Kartu Prakerja, mengingat program-program bantuan tersebut dapat membantu bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi Covid-19.

Jika pertimbangan menghentikan program BLT Pekerja karena banyaknya persoalan, adanya penyimpangan dan ketidakefektifan program ini maka pemerintah perlu membuat perencanaan lebih matang lagi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menyusun program jangka panjang perencanaan pemberian subsidi kepada pekerja. “Sehingga ke depannya penyaluran bantuan dapat efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujarnya.(rht)

Comments

comments