Bongkar Kasus KTP-el, KPK Kejar Keterangan eks Dirut Percetakan Negara

Ilustrasi-KTP-el./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejar keterangan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, tersangka baru kasus korupsi mega proyek KTP-el.

Isnu menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Senin (19/10) ini.

Isnu merupakan satu dari empat tersangka baru kasus e-KTP bersama Direktur Utam PT Sandipala Arthapura Paulus Thanos, Ketua Tim Tekis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi, dan mantan anggota DPR Miryam S Hariyani.

“Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, setelah sebelumnya penyidik berhasil menemukan dugaan keterlibatan dalam kasus ini,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin.

Sayangnya, Ali tak merinci apa saja poin pemeriksaan yang diajukan kepada Isnu. Yang jelas, menurutnya, status Isnu untuk menjadi terdakwa tinggal menunggu berkas penyidikan rampung untuk segera diserahkan ke kejaksaan dan disidangkan.

Penyidik KPK mengungkapkan, Isnu berperan melakukan lobi terhadap dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, demi dimenangkan dalam proyek pengadaan E-KTP.

Irman saat itu didampingi Paulus, Husni serta pengusaha Andi Narogong selaku pengendali proyek ser. Nama terakhir sudah lebih dulu terciduk dan tengah menjalani pidana penjara 13 tahun.

Ali menambahkan, Isnu kemudian bersama Paulus selaku pihak vendor proyek membentuk membentuk Konsorsium PNRI. Hal itu bertujuan untuk memudahkan mengatur pemenang lelang pekerjaan e-KTP. Kemudian

Selanjutnya, Isnu bersama konsorsium mengajukan penawaran paket pengerjaan proyek itu sebesa Rp5,8 triliun. Alhasil pada 30 Juni 2011, Konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Di balik kemenangan konsorsium PNRI, Isnu diduga memberi suap kepada anggota DPR, salah satunya Miryam S Hariyani.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. (rwo)

Comments

comments