BPBD DIY Petakan Persebaran Covid-19 di Tingkat RT

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Biwara Yuswantana. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com):

Acuantoday.com, Yogyakarta- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Biwara Yuswantana mengatakan, pihaknya segera melakukan pemetaan persebaran Covid-19 di tingkat kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT) yang ada di seluruh wilayah DIY.

Upaya ini sebagai bentuk tindaklanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang akan diberlakukan 9 hingga 23 Februari 2021.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, kriteria risiko penularan Covid-19 di suatu daerah ditentukan berdasarkan warna.

Misalnya suatu wilayah dikatagorikan sebagai zona hijau bila tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Adapun zona merah disematkan kepada suatu wilayah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam sepekan terakhir.

“Nanti akan ada di peta lalu peran apa yang harus diambil. Kalau merah berarti seluruh dusun itu harus karantina, artinya kemudian ada pengawasan tingkat desa,” kata Biwara Yuswantana Minggu (7/2/2021).

Dijelaskan, contoh skenario pengendalian di zona merah yakni membatasi akses keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, hingga pengawasan warga yang melakukan isolasi mandiri.

Biwara mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip ‘jogo warga’ atau saling mengingatkan dan mengawasi antar anggota masyarakat dalam rangka memutus penularan COVID-19.

“Jadi spiritnya jogo warga, kita saling menjaga supaya tidak menulari atau tertular. Kebetulan kita sudah ada jogo wargo dengan pergub. Sejalan dengan itu lah kita pertahankan fungsi-fungsi jaga warga. Saling jaga, mengingatkan, dan mengawasi kalau ada potensi penularan,” tambahnya.

Selain itu, bupati dan walikota juga diminta untuk membentuk posko satgas COVID-19 guna mengawasi masyarakat di tingkat RT. “Karena persebarannya sudah antartetangga dan keluarga. Yang banyak justru antar tetangga,” ujar Biwara.

Dikatakan, jika dibutuhkan, desa juga diperkenankan untuk menyediakan shelter untuk menampung warga yang terinfeksi Covid-19. Anggarannya bisa dialokasikan dari APBDes masing-masing wilayah.

“Mekanismenya ada di kabupaten kota, misalnya kalau kota tidak ada APBDes maka skemanya karena dengan APBD kota,” tambahnya. (Chaidir)

Comments

comments