BPK Lakukan “Semesta Audit” Penggunaan Anggaran Covid-19

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/9/2020). /Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan “Semesta Pemeriksaan” (audit universe) untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk penanganan COVID-19 pada 2020.

“Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu dengan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam. Sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai ‘risk based comprehensive audit’,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/9).

Agung menyampaikan hal tersebut dalam acara “Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19” yang dihadiri Presiden Joko Widodo jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pejabat BPK terkait lainnya.

Menurut dia, audit itu dilakukan untuk tata kelola anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar R 695,2 triliun atau setara 4,2 persen PDB Indonesia.

Dalam tiga bulan terakhir, katanya, seluruh auditor keuangan negara di BPK telah mengumpulkan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan segera dilaksanakan. 

“BPK juga sudah melakukan beberapa kajian mendalam dan rinci terkait jenis, tujuan dan ragam pemeriksaan,” tambah Agung.

Menurut Agung, begitu banyak dan luas masalah tata kelola penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, termasuk di dalamnya, terlibat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga lainnya.

Secara internal, imbuh Agung, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengawal, khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Namun, untuk menjamin agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan tata kelola yang transparan akuntabel dan efektif dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bersifat menyeluruh

Menurut Agung dalam pelaksanaan berbagai program penanganan COVID-19, sejumlah permasalahan muncul. Sebagai salah satu contoh dari sisi makro ada indikasi kontraksi pengeluaran pemerintah, padahal pada saat yang sama pemerintah berusaha mendorong pelaksanaan anggaran atau “government expenditure” guna menahan pelambatan ekonomi karena pandemi COVID-19.

Dalam kondisi COVID-19, menurut Agung, meski telah ditetapkan sebagai kondisi kedaruratan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas harus tetap diterapkan.

“Apapun upaya untuk mengatasi masalah tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip bernegara. Dalam kondisi seperti apapun, kita wajib untuk patuh pada tata kelola perundangan-undangan,” kata Agung.

Permasalah awal tata kelola penanganan COVID-19, menurut Agung, tidak hanya soal penganggaran dan pelaksanaannya, tapi pada tahap awal adalah masalah tata kelola terkait penanganan kesehatan sebagai sentral masalah dan jaring pengaman sosial sebagai mitigasi sosial dari dampak pandemi. (adi)

Comments

comments