BPK Temukan Rp8,7 Triliun Anggaran Bermasalah

Ucapan Dugaan Fitnah Arya Sinulingga Merusak Soliditas Sesama Relawan Presiden Jokowi Selain dituding mencoreng nama baik internal, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menilai dugaan ujaran fitnah Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, dianggap merusak soliditas sesama pihak yang mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sarmanto, Ketua LBH Pospera menuturkan, pihaknya sudah mendukung Presiden Jokowi sejak masa Pemilihan Gubernur, hingga akhirnya ikut menyukseskan dua periode kepresidenan. Selama itu pula, relasi antar relawan pendukung Jokowi, disebut, belum pernah mengalami gesekan. “Kami antar relawan selalu bersama-sama. Tidak ada persoalan selama ini, Tidak saling menggunjingkan,” ujar Sarmanto dalam jumpa pers di Markas Pospera, Jakarta Timur, Senin (9/11/20). Momen dugaan fitnah Arya ke sesama pendukung Presiden Jokowi inilah, yang disayangkan Pospera. Sebab, selama ini, relawan Jokowi dari elemen mana pun tidak pernah menyoalkan latar belakang Arya, termasuk haluan politiknya saat Pilpres 2014. “Emang dia (Arya) siapa sih di 2014? Dia dukung siapa sih di 2014? Kami tak pernah mengusik,” kata Sarmanto. Ia berpendapat, ucapan Arya yang memfitnah Komisaris BUMN dari kader Pospera, sebagai penyebab kerugian negara sarat kepentingan, mengingat hanya satu elemen Relawan Jokowi yang dipersoalkan. Menurutnya, Relawan Jokowi lainnya yang mendapat jatah menduduki komisaris di BUMN, kemungkinan bisa saja kinerjanya tidak maksimal, sehingga memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. “Dari sekian banyak relawan dan elemen lain yang mendapat penugasan oleh bapak Presiden, ya kita gak tau ternyata mungkin ada yang rugi, kenapa gak disebut yang lain?” tanyanya. “Itu yang menjadi persoalan besar buat. Berarti ada something wrong buat kita. Wah ini memang mau menghancurkan nama baik Pospera,” sambung Sarmanto. Sebelumnya diberitakan, LBH Pospera bakal melaporkan Arya, lantaran diduga menyeba fitnah dalam media sosial. Ia disangkakan Pasal 27 jo Pasal 28 UU 11/2018, sebagaimana diubah dalam UU 19/2016 tentang UU ITE, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Ucapan Arya dalam akun grup WhatsApp “Membangun Negeri” pada Kamis (5/11) menyebut “Banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama 5 tahun pada rugi semua... bikin pusing memang”. Ucapan itu dibantah, karena BUMN yang dihuni komisaris dari Pospera justru diklaim mendapat laba. Salah satunya, Perum Damri, yang pada 2019 beroleh untung sekira Rp43 miliar./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran bermasalah senilai Rp8,97 triliun selama pelaksanaan pemeriksaan laporan pada semester I 2020. Jumlah itu, seperti dalam catatan BPK berasal dari 13.567 laporan dalam periode dimaksud.

Hal ini disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 kepada DPR di Jakarta, Senin (9/11).

Temuan ini merupakan ringkasan dari 634 laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, tujuh LHP kinerja, dan 39 LHP dengan tujuan tertentu.

Menurut dia, jumlah tersebut meliputi 6.713 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 6.702 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,28 triliun, serta 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp692,05 miliar.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.051 permasalahan senilai Rp8,28 triliun merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp1,79 triliun, potensi kerugian senilai Rp3,30 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,19 triliun.

Dengan adanya permasalahan tersebut, entitas terkait telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar atau hanya sekitar 8 persen dari total nilai temuan, dengan di antaranya Rp384,71 miliar merupakan penyetoran dari pemerintah pusat, BUMN, dan badan lainnya.

“Selain itu, sebanyak 2.651 permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan penyimpangan administrasi,” kata Firman.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan kinerja, BPK menemukan adanya ketidakefektifan dan kekurangefektivan dalam pelaksanaan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup pada 2015 sampai semester I 2019 serta PT Rajawali Nusantara Indonesia Holding dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset pada 2017 sampai semester I 2019.

Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK mengungkapkan pengelolaan BMN dari kontraktor kontrak kerja sama pada pusat pengelola BMN Kementerian ESDM telah sesuai kriteria dengan pengecualian serta pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik pada 13 objek pemeriksaan di 14 entitas telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Sedangkan untuk pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, BPK menyatakan pendapatan iuran dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial 2017-2019 pada BPJS Kesehatan, juga telah dilakukan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Dalam 15 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp259,38 triliun.

Secara kumulatif sampai 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp111,01 triliun diantaranya berasal dari pemerintah pusat, BUMN, dan badan lainnya sebesar Rp89,93 triliun. (mad)

Comments

comments