BPOM Dinilai Hambat Pengembangan Vaksin Nusantara, Presiden Jokowi Diharapkan Melihat dan Mendengar

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Joko Widodo melihat dan mendengar rapat Komisi IX dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (10/3/2021).

Penegasan menyusul penilaian mayoritas Anggota Komisi DPR yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu terhadap BPOM yang terkesan menghambat upaya pengembangan vaksin Nusantara.

“Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa melihat ini, bisa mendengar ini,” ucap Saleh dalam rapat.

Saleh mempertanyakan ada lembaga bernama Badan POM yang katanya dihormati di pentas internasional malah di dalam negeri sendiri mempersulit penelitian vaksin Nusantara.

Padahal, menurutnya vaksin Nusantara telah memenuhi kriteria hilirisasi atau rencana produksi massal vaksin yang direkomendasikan BPOM karena telah lolos uji klinis tahap 1.

“Kan sudah jalan (penelitian vaksin Nusantara), masa mau masuk ke tahap uji klinis 2 harus lagi cek. Kan yang pertama sudah selesai. Nah, ini (uji klinis tahap 1 vaksin Nusantara) sudah selesai nggak ada orang yang mati mati, yang lumpuh, juga pingsan. Paling-paling garuk-garuk aja. Aman kan berarti. Lalu apa masalahnya kalau diberi izin masuk di tahap ke 2,” gugat Saleh.

Bahkan, Plt Ketua Fraksi Partai Amanat nasional (PAN) ini mengatakan vaksin Nusantara bisa diproduksi massal, maka akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan vaksin Covid-19 Sinovac dari sisi biaya.

“Bisa sekali suntik seumur hidup, yang vaksin Sinovac kata Pak Menteri Kesehatan) kemarin saya baca di media paling setahun (memberikan antibodi), mana yang lebih hemat?” tanya dia.

Hingga Komisi IX DPR RI memberikan hasil kesimpulan rapat, Kepala BPOM Penny K. Lukito masih enggan memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) uji klinis II vaksin Nusantara.

Keputusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah penelitian yang seharusnya dan memastikan bahwa BPOM tidak memihak siapapun, termasuk kepada vaksin luar negeri.

Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah perihal uji praklinis vaksin Nusantara terhadap hewan. Penny mengatakan bahwa tahapan itu tidak disetujui tim peneliti vaksin Nusantara.(har)

Comments

comments