BPR Permudah KPR Subsidi, Ini Tujuh Syaratnya

Foto udara perumahan KPR-BTN subsidi yang baru dibangun di Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Senin (24/2/2020). Bank Tabungan Negara (BTN) menggenjot produk layanan bank untuk mendukung pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan meningkatkan layanan transaksi digital./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Bank BTN menawarkan bunga fix (tetap) 10 persen selama tiga tahun. Tawaran ini dimaksudkan untuk menggenjot realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program bank plat merah ini dijalankan melalui fitur Graduated Payment Mortgage dalam skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Dengan fitur Graduated Payment Mortgage angsuran dapat lebih terjangkau sehingga masyarakat khususnya berpenghasilan rendah dapat lebih antusias menggunakan skema BP2BT,” kata Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/9).

Dengan fitur Graduated Payment Mortgage (GPM) tersebut, BTN menargetkan penyaluran KPR BP2BT hingga akhir tahun bisa mencapai 3.000 unit. Hingga Agustus, penyaluran di segmen ini baru sekitar 300 unit.

Pahala menjelaskan, KPR BP2BT merupakan salah satu skema KPR Subsidi selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Menurutnya, fitur baru itu akan menambah keringanan yang diperoleh masyarakat untuk mendapatkan rumah tapak maupun rumah susun yang diidamkan. Kemudahan itu antara lain,

Pertama, uang muka (DP) mulai dari satu persen dari harga jual rumah dan mendapatkan bantuan uang muka sebesar 45 persen dari harga rumah atau maksimal Rp40 juta.

Kedua, jangka waktu kredit atau tenor hingga 20 tahun, dan dengan fitur GPM suku bunga kredit hanya 10 persen untuk tiga tahun pertama dan suku bunga selanjutnya akan mengambang dengan memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.

Ketiga, dalam KPR BP2BT, belum pernah memiliki rumah, belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari Pemerintah.

Keempat, memiliki penghasilan sesuai dengan zonasi penghasilan yang diatur oleh Kementerian PUPR dengan kisaran Rp6,5 juta untuk rumah tapak dan Rp8,5juta untuk rumah susun (joint income bagi yang sudah menikah).

Kelima, menabung di bank selama tiga bulan dengan batasan minimal saldo pada saat pengajuan sebesar Rp2 juta-5 juta (tergantung besar penghasilan) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-El).

Keenam, memiliki Akta Nikah untuk pasangan suami istri, memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ketujuh, pemohon juga harus memiliki dokumen yang lengkap, seperti keterangan penghasilan, keterangan usaha, dan bagi PNS, Polri atau TNI harus menyertakan surat penempatan terakhir, dan surat keterangan lain sebagai penguat bahwa pemohon memenuhi persyaratan. 

Inovasi itu, lanjut dia, juga ditargetkan mendorong laju penyaluran KPR Subsidi untuk membantu pemerintah mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.

BP2BT merupakan penerapan Program Nasional Perumahan Terjangkau (NAHP) dari Bank Dunia.

Bank Dunia memberikan pinjaman pendanaan perumahan kepada Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia.

Kementerian PUPR kemudian menyalurkan bantuan tersebut melalui bank yang dipercaya salah satunya Bank BTN.

Adapun tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan dapat menyalurkan BP2BT kepada 67.000 rumah tangga MBR. (mad)

Comments

comments