Bukan Cari Kambing Hitam, Gubernur Jabar: Otoritas Izin Kerumunan Wewenang Kabupaten Setempat

Massa pendukung dan simpatisan menyambut kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab di Megamendung, Jawa Barat.(Foto : Kanal YouTube)

Acuantoday.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengklaim izin kegiatan acara Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor merupakan sepenuhnya wewenang dari pemerintah kabupaten setempat. Pemerintah Provinsi dalam kasus ini, disebutkan, secara teknis tidak bertangung jawab, termasuk soal pelanggaran protokol kesehatannya.

Emil membekali diri dari sangkalan tanggung jawabnya lewat Undang-undang Otonomi Daerah, yang menyebutkan peran andil pemerintah provinsi dalam memberi izin kegiatan berdasar aturan, salah satunya hanya berlaku ketika ada kegiatan garapan pemerintah provinsi di suatu kota maupun kabupaten.

Dalam konteks acara Rizieq, yang merupakan hajat pribadi, maka otoritas sepenuhnya dalam pemberian izin ada di Pemerintah Kabupaten Bogor. “Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab Gubernur karena Undang-undang memberi keterbatasan.” Kata Emil usai diperiksa Bareskrim Polri, Jumat (201/11).

Ia menolak disamakan dengan peranan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam tanggung jawab pemberian izin kegiatan Rizieq, pun termasuk soal kewenangan dalam penegakkan protokol kesehatan. Sebab, secara teknis dan lagi-lagi berpatok pada UU Otonomi Daerah tadi, wali kota dan bupati-lah yang memegang kendali penuh soal izin keramaian, berikut perihal konsekuensinya.

“Saya tidak bermaksud untuk mencari kambing hitam. Itu teknisnya ada di Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Jadi saya minta ada pemahanan itu dulu,” katanya.

Pembelaan berdasar pembagian kekuasaan berdasar UU itu lah, yang diakui Emil ditekankan selama pemeriksaan yang berlangsung 7 jam lamanya.

“Saya kira itu selama 7 jam, saya memberikan keterangan dan pihak dari polisi sangat memahami aturan hukumnya dan tentunya akan mencari hal-hal yang sifatnya proporsional dan adil,” tuturnya.

Dari klaim tanggung jawab yang dilimpahkan ini, Emil mengatakan bakal menjatuhi sanksi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, mengingat dampak kerumunan yang berpotensi membikin klaster baru virus corona.

“Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia, karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul disana dengan test swab antigen, dari 400 itu, 5 positif,” paparnya. (rwo)

Comments

comments