Bukan Lagi PSBB Kini Pemerintah Gunakan Istilah PPKM

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. (Foto : Kanal YouTube KPC-PEN)

Acuantoday,com, Jakarta- Pemerintah akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat akibat tingginya angka kasus terpapar COVID-19 mulai 11 sampai 25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah tak lagi menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan kini memilih menggunakan istilah baru dalam pembatasan sosial akibat pandemic COVID-19 yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (7/1/2021) Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait PPKM.

Airlangga menjelaskan PPKM sebagai kebijakan baru pemerintah dalam pengendalian pandemi corona di Indonesia. Istilah ini berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ia menegaskan kembali penjelasan di Istana Kepresidenan sehari sebelumnya bahwa pembatasan kegiatan untuk provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Bali bukanlah pelarangan tetapi pembatasan kegiatan.

“Kami tegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat, jadi masyarakat jangan panik,” tegasnya.

Kegiatan tertentu tetap bisa berjalan, seperti kegiatan sektor esensial, baik pangan, energi, perhotelan.

“Instruksi Mendagri sudah diterbitkan dan gubernur akan menerbitkan surat edaran yang di Bali, dan direncanakan di DKI,” kata Airlangga.

Rencananya, wilayah DKI akan diberlakukan PPKM setelah edaran Gubernur DKI diterbitkan.

Secara garis besar perbedaan PPKM dengan PSBB yaitu pertama, PPKM adalah pembatasan berskala mikro. Menurut Airlangga, kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah. “Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” kata Airlangga.

Kedua, mekanisme PPKM dan PSBB berbeda. Jika PSBB inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada di pemerintah daerah, dalam pembatasan PPKM ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat akan menetapkan kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kebijakan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam aturan itu, dijelaskan bahwa kepala daerah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat.

Pasal 4
(1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:
a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
b. penyebaran kasus menurut waktu; dan
c. kejadian transmisi lokal.

Pasal 5
Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.(har)

Comments

comments