Cakada Diminta Bentuk Pakta Integritas Prokes COVID

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Bahtiar/ Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pembentukan pakta integritas taat protokol kesehatan (prokes) COVID-19 di masing-masing daerah dinilai penting dibentuk oleh para pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pakta integritas menunjukkan komitmen pasangan calon terhadap penanganan pandemi COVID-19.

“Jadi nanti pada 23 September kan penetapan pasangan calon, setelah itu pengundian nomor urut, sebelum pengundian itu kan deklarasi damai, nah ketika itu kita harus tagih juga paslon menandatangani pakta integritas,” kata Bahtiar di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Bahtiar mengajak masyarakat di masing-masing menagih pakta integritas kepada paslon cakada karena berhasil atau tidaknya pencegahan penularan COVID-19 pada tahapan pilkada, sebenarnya bergantung pada pasangan calon.

“Ya kalau mereka bisa mengatur tim sukses, tidak menyebabkan kerumunan, dan mengikuti regulasi yang ada tentunya tidak akan terjadi penularan COVID-19. Oleh karena itu bergantung paslon,” ucap Bahtiar.

Bagi masyarakat, komitmen pasangan calon terhadap disiplin protokol kesehatan itu tentunya juga bisa menjadi acuan untuk memilih kepala daerah yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang bagus.

“Kalau paslon mengabaikan protokol kesehatan, atau tidak bisa mengatur tim mereka untuk disiplin protokol kesehatan untuk apa dipilih, mengatur diri sendiri dan beberapa orang saja tidak bisa apalagi mengatur daerah,” ujarnya.

Bahtiar mengatakan semestinya mencegah penularan COVID-19 menjadi klaster baru pada Pilkada 2020 lebih mudah dibandingkan dengan mengatur kerumunan sosial.

Hal itu karena pada penyelenggaraan pilkada seluruh tahapan sudah diatur terstruktur dengan regulasi, baik soal jadwal, tahapan, model, metode maupun disiplin protokol kesehatan.

“Mereka juga dipantau dan diawasi secara ketat oleh sejumlah lembaga yang berwenang. Hal itu berbeda dengan mencegah kerumunan sosial di luar pilkada,” kata Bahtiar (ian)

Comments

comments