Capres hingga Calkada Harus Kader Parpol, Pimpinan MPR Nilai Syarat yang Rasional

Daftar partai poltiik (parpol) peserta Pemuilu 2019. Draf RUU Pemilu yang akan merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu salah satu materinya mensyaratkan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden hingga Calon Kepala Daerah (Cakada) harus menjadi anggota parpol. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengakui syarat calon Presiden (Capres), calon Wakil Presiden (Cawapres) hingga calon Kepala Daerah (Calkada) harus menjadi anggota partai politik sangat rasional, karena hal itu adalah jabatan politik.

“Saya kira itu rasional, sebab selama ini caleg juga dipersyaratkan memiliki kartu anggota partai. Itu memang jabatan politik,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (29/1).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, syarat pencalonan Capres, Cawapres hingga Calkada harus anggota partai politik bukan untuk membatasi hak warga masyarakat dalam kontestasi politik di Indonesia.

“Tidak membatasi sebab UU yang selama ini berlaku, menyebutkan calon presiden dan kepala daerah diusul oleh partai politik dan gabungan partai politik,” ucapnya.

Meski begitu, politisi yang akrab disapa Gus Jazil itu menjelaskan, pengaturan baru dalam draf RUU Pemilu menjadi tantangan bagi partai politik. Gus Jazil menilai partai politik harus memberi kesempatan yang luas bagi setiap orang yang ingin menjadi pemimpin di Indonesia.

“Ini tantangan bagi partai politik agar dapat membuka kesempatan seluas luasnya bagi siapa saja untuk tampil menjadi pemimpin,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam draf RUU Pemilu ada pasal yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa syarat calon presiden, wakil presiden, hingga bupati, wali kota harus menjadi anggota partai politik. (rht)

Comments

comments