Cegah Koprupsi, Sandiaga Minta KPK Awasi Kemenparekraf

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberikan hormat usai bertemu dengan Menpora Zainudin Amali terkait dengan kerja sama pengembangan 'sport tourism' di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (5-1-2021)/Foto:Antara/M. Risyal Hidayat

Acuantoday.com, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengawasi program di kementerian yang dipimpimnya guna mencegah terjadinya korupsi.

“Kami menyampaikan keinginan untuk meningkatkan program pendampingan oleh KPK pada Kemenparekraf untuk tahun 2021. Kami akan fokus pada program-program kita tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” kata Sandiaga saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (21/1).

Ia mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan penghidupan bagi 34 juta rakyat Indonesia. Namun, kata dia, saat ini lapangan kerja banyak yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dan terpuruknya ekonomi.

“Oleh karena itu, kami akan bergerak cepat, gerak bersama, kami ‘gaspol’ dalam melakukan program-program yang membantu masyarakat. Tentunya dengan aspek tata kelola yang baik atau ‘good governance’ dan tentu mempertahankan integritas, transparansi, akuntabilitas,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan dalam pertemuan dengan KPK tersebut juga membahas gagasan program pendidikan antikorupsi di Politeknik Pariwisata.

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pimpinan KPK yang akan memberikan arahan sebagai narasumber dalam program yang akan kami gagas segera, yaitu program pendidikan antikorupsi di Poltek Pariwisata sebagai bagian dari kultur kita di pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadirkan satu sektor yang betul-betul bebas korupsi, ‘clean society’, dan juga meningkatkan ‘competitiveness’,” tuturnya.

Terakhir, Sandiaga juga meminta KPK turut mengawasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kemenparekraf.

“Kita juga akan meminta pendampingan untuk LHKPN agar budaya kita untuk terus melaporkan LHKPN dan gratifikasi bisa terinstitusionalisasi di Kemenparekraf,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan lembaganya akan tetap memberikan pendampingan untuk mencegah korupsi di lingkungan Kemenparekraf. (Iksan/Antara)

 

Comments

comments