Dalami Dugaan Proyek Fiktif di Waskita Karya, KPK Periksa Staf Bajra Bumi Nusantara

Gedung KPK Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus proyek subkontraktor fiktif yang terjadi di PT Waskita Karya.

Agus Hermansyah, staf PT Bajra Bumi Nusantara, perusahaan swasta yang diduga jadi rekanan PT Waskita Karya merekayasa proyek fiktif, dimintai keterangan penyidik KPK.

“Hari ini Agus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka DSA,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulis, Selasa (20/10).

Agus akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani (DSA), yang sudah berstatus tersangka.

Ali menegaskan, pemeriksaan saksi Agus ini ditujukan untuk menyelisik aliran uang dari sejumlah proyek fiktif, yang dirancang petinggi perusahan pelat merah tersebut.

“Sedikit demi sedikit kami telusuri aliran uang dan tidak tutup kemungkinan ada aktor baru atau fakta baru,” ujarnya.

Diketahui, KPK menjerat mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tahun anggaran 2009-2015.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam jabatannya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Selain dia, KPK juga menjerat dua orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarot Subana, dan Wakil Kadiv II Waskita Karya Fakih Usman.

Mantan petinggi Waskita lain yang dicokok KPK adalah mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS), dan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta.

Para pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Setidaknya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, hubgga Papua.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), total kerugian yang timbul akibat pekerjaan proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp202 miliar. (rwo)

Comments

comments