Datangi KPK, MAKI Klaim Punya Bukti Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

Gedung KPK/Foto:Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku memiliki bukti pengakuan dan data yang mengindikasikan adanya penyimpangan pajak senilai Rp1,7 Triliun dalam kurun waktu 2017-2018 yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak.

Orang yang dilaporkannya ke KPK, jelas Boyamin, merupakan pihak yang sama, yang saat ini sudah mendapat status pencegahan perjalanan keluar negeri, yaitu eks Direktur pada Ditjen Pajak berinisial AP.

“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak,” kata Boyamin di KPK, Jumat (5/3).

Awal mula penyimpangan tersebut, papar Boyamin, bermula dari adanya upaya perusahaan besar untuk menghindari pajak sehingga membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani geram dan memaksa petinggi perusahaan tersebut dikekang agar tak lari.

“Ada perusahaan besar yang menunggak pajak Rp1,7 triliun dan kemudian nampaknya tidak kooperatif sampai pada posisi tertentu Menteri Keuangan menerbitkan izin untuk disandera untuk 3 orang, komisaris utama, direktur utama, dirut, atau kemudian direktur di bawahnya,” ujarnya.

Entah atas dasar apa, papar Boyamin, Direktur di Ditjen Pajak berinisial AP akhirnya hanya menyandera satu petinggi, yaitu komisaris utama. Sedangkan dua orang lainnya dilepas begitu saja.

“Inisialnya DS, Dirut WW, terus AT, nah kemudian yang disandera hanya satu orang DS, bukan memegang saham tapi jabatannya komisaris utama,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Sri Mulyani pernah menerbitkan surat Menteri Keuangan RI pada tanggal 19 Juni 2019 Nomor SR-383/MK.03/2017 yang intinya, Menkeu telah memberikan izin melakukan penyanderaan terhadap DS, AT, dan WW selaku Komisaris dan Direksi PT. IPL dikarenakan menunggak pembayaran pajak sebesar Rp 1,7 triliun.

Boyamin ke KPK melaporkan orang berinisial AP, karena diduga telah menerima pemberian petinggi perusahaan sehingga melepasnya dari penyanderaan padahal pajaknya belum dibayar. (mmu)

Comments

comments