Delapan Poin Catatan RUU Cipta Kerja dari FPAN

Ilustrasi - Demo Penolakan elemena serikat buruh terhadap Omnibus LAs RUU Cipta Kerja. /Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan perampingan dari 79 UU dengan 1.203 pasal. RUU yang terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal memiliki 11 klaster sesuai pembidangannya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) merupakan salah satu fraksi yang menrima namun dengan catatan. Plh Ketua FPAN  Saleh Partaonan Daulay memberikan sejumlah catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja.

“Catatan-catatan kritis ini yang kami himpun dari masyarakat. Ini adalah akumulasi dari aspirasi yang disampaikan kepada Fraksi PAN,” kata Saleh Daulay dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10).

Delapan poin RUU Cipta Kerja yang mendapat perhatian Fraksi PAN itu adalah pertama, RUU Cipta Kerja minim partisipasi publik.

Kedua, dari sektor kehutanan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyoroti belum maksimalnya pengaturan tentang penghapusan izin lingkungan, penyelesaian konflik lahan hutan, masyarakat adat dan perkebunan sawit, serta tumpang tindih antara areal hutan dengan izin konsesi pertambangan.

Ketiga, dari sektor pertanian, pemerintah diimbau tidak membuka keran impor pangan dari luar negeri terlalu lebar. Proteksi hasil produksi pangan lokal untuk meningkatkan daya saing petani. Pengendalian harga komoditas pertanian untuk melindungi konsumen dan petani belum menjadi agenda dalam RUU Cipta Kerja.

Keempat, ketentuan dalam Pasal 49 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam Pasal 4A bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (self declare) yang berpeluang besar melahirkan praktik moral hazard pelaku UMK dan pengakuan sepihak. Mestinya RUU Cipta Kerja bisa mengatur lebih spesifik terkait dengan labelisasi produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui.

Kelima, di bidang ketenagakerjaan, aspek rencana penggunaan tenaga kerja asing. Agar tidak menimbulkan multiinterpretasi, sebaiknya hal itu bisa dicantumkan secara spesifik dalam UU ini.

Keenam, Fraksi PAN menilai, penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang berimplikasi melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak terproteksi dengan fasilitas-fasilitas yang telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan.

Ketujuh, dalam Pasal 88B mengenai upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil. Ketentuan ini berpotensi melahirkan persoalan baru dan ketidakadilan bagi kesejahteraan pekerja/buruh, di antaranya penghasilan yang diterima buruh bisa berada di bawah upah minimum.

Kedelapan, jumlah pemberian pesangon adalah tetap sebanyak 32 kali gaji. Hanya saja yang membuat berbeda ialah pesangon itu tidak saja dibayarkan oleh pemberi kerja, tetapi juga dibayar oleh Pemerintah. Saat terjadi pemutusan hak kerja (PHK), pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).(rahmat)

Comments

comments