Demokrat Tolak Wacana Tiga Periode Jabatan Presiden

Acuantoday.com, Jakarta – Sekretaris Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, masa jabatan Presiden Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Dasar 1946 yakni dua periode, hingga tidak ada urgensi yang memaksakan jabatan Presiden ditambahkan menjadi tiga periode.

“Pertama di UU Dasar 1946 itu sudah jelas pembatasan periodesasi Presiden dua periode, dan kita memandang tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen UU Dasar 1945 berkaitan dengan pembatas periodesasi jabatan Presiden,” kata Kamhar kepada Acuantoday.com di Jakarta, Senin (21/12).

Menurut Kamhar, tidak ada faktor penting yang menjadi justifikasi pihak-pihak tertentu untuk menambahkan periodesasi Presiden menjadi tiga periode. Lebih jauh Kamhar, salah satu urgensi ditambahkan masa jabatan Presiden karena ada prestasi yang luar biasa, hingga perlu dijaga kestabilan prestasi tersebut.

“Apalagi tidak ada faktor yang menjadi justifikasi yang kuat, atau alasan yang kuat bahwa ini harus tiga periode dan kepentingan strategis tertentu. Karena kalau misalanya ada prestasi luar biasa, kemudian ada harapan menjaga prestasi itu kesinambungan prestasi dengan adanya dispensasi periodesasi, barangkali cukup rasional,” ucapnya.

Namun, kata Kamhar, sejauh ini tidak ada hal menonjol yang bisa menjadikan wacana tiga periode itu direalisasikan.

“Kita tidak membaca hal seperti itu, yang berikut mengutip pernyataan pak SBY ‘kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya kita membutuhkan kearifan dalam mengelola kekuasaan untuk menghindar dari jebakan kekuasaan’,” jelasnya.

Sebelumnya, wacana tiga periode masa jabatan Presiden ini menguat usai hasil Pilkada serentak 2020 kemarin. Kabarnya, tiga periode yang menyandingkan pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini akan mengakhiri isu sektarian di tengah masyarakat. Selain itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengakui akan mempertimbangkan wacana tiga periode Presiden di parlemen. (rht)

Comments

comments